Serapan APBN untuk Stunting Per September 2024 Capai 80,13%

Harianjogja.com, JOGJA—Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) DIY mencatat belanja APBN di DIY untuk penurunan prevalensi stunting hingga September 2024 realisasinya mencapai Rp16,53 miliar atau 80,13% dari pagu sebesar Rp20,64 miliar.  

Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta mengatakan output dari upaya penurunan prevalensi stunting ini adalah sambungan air minum 3.840 sambungan rumah tangga, desa aman pangan 36 lembaga, dan kawasan padi kaya gizi 250 hektar.

Ia menjelaskan Rp20,64 miliar dibagi menjadi belanja Satker instansi vertikal Rp19,92 miliar dengan realisasi Rp16,40 miliar atau 82,37% dan belanja Satker DK/TP Rp714,27 juta realisasi Rp245,85 juta atau 34,42%.  

"Salah satu isu strategis yang ingin dicapai pemerintah dalam APBN yakni stunting," ucapnya dalam Forum Diskusi dengan tema Sinergitas Pelaksanaan Anggaran dan Capaian Output Untuk Penurunan Stunting Di Wilayah DIY, di Kantor DJPb DIY, Selasa (15/10/2024).

Ia menjelaskan upaya penurunan prevalensi stunting juga didukung oleh Dana Desa sebesar Rp26,42 miliar. Outputnya yakni Pos Kesehatan Desa, Makanan Tambahan, PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa.

Agung mengatakan forum diskusi yang digelar oleh DJPb ini menjadi ajang koordinasi antar-Satker yang mengemban amanah untuk kegiatan penurunan prevalensi stunting. Melalui forum ini diharapkan bisa terjadi kolaborasi dan sinergi, sehingga outputnya bisa maksimal. "Untuk stunting selain Rp20,64 miliar, ada support Dana Desa Rp26,42 miliar, jadi total lebih dari Rp40 miliar," jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan masih ada pekerjaan rumah untuk memaksimalkan alokasi yang outputnya belum maksimal. Seperti untuk promosi masih sekitar 7%. Kendalanya karena ada perpindahan pengelolaan sehingga butuh waktu untuk proses dan eksekusi terlambat.

Selain itu untuk pembangunan kawasan padi kaya gizi tertunda karena benih belum tersedia. Dia menyebut terkait hal ini sudah diklarifikasi akhir Oktober ini akan terlaksana hingga akhir tahun bisa tereksekusi secara keseluruhan. "Mudah-mudahan [serapan anggaran 100%] kalau gak ya di atas 95%," harapnya.

Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Mohammad Iqbal Apriansyah mengatakan Presiden mengamanahkan penurunan stunting menjadi 14%. Dia menjelaskan tren stunting berdasarkan data dari Dinas Kesehatan 2018-2023 fluktuatif. Sejak 2018 menurun hingga 2022 di posisi 16,4% kemudian di 2023 naik menjadi 18%. "Akan ada pengambilan data stunting 2024, pengawalan dari sisi program dan anggaran agar bisa mengidentifikasi sejak awal," kata dia.

Menurutnya wilayah DIY yang masih memiliki rasio prevalensi stunting tinggi yakni Kabupaten Gunungkidul 22,2%, Kulonprogo 21,2%, dan Bantul 20,5%. Iqbal menyebut upaya percepatan penurunan stunting secara konsisten dilakukan melalui intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.