Heboh Rumah Kontrakan Akan Ditarik Pajak, Ini Kata Purbaya
Menkeu Purbaya menegaskan tak ada pajak baru khusus rumah kontrakan. Penghasilan sewa properti tetap menjadi objek PPh sesuai aturan.
Biji kopi - Ilustrasi StockCake
Harianjogja.com, JAKARTA—Kakao atau cokelat dan kopi disebutkan masuk menjadi komoditas pokok dalam program swasembada pangan yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Hal ini diutarkaan Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan.
Zulkifli menyampaikan awalnya komoditas yang diunggulkan pada program swasembada pangan adalah beras, jagung dan tebu untuk kebutuhan gula.
"Kami sekarang tambah lagi, cokelat karena itu unggulan kita, kopi," ujar Zulkifli di Jakarta, Rabu (30/10/2024).
Menurut Zulkifli, saat ini Indonesia masih melakukan impor terhadap kakao. Oleh karena itu, komoditas ini masuk dalam program swasembada pangan, "Kemudian cabai, bawang, itu juga kita kembangkan," katanya.
Pemerintah memfokuskan beras dan jagung sebagai komoditas utama swasembada pangan. Setelah beras berhasil, akan dilanjutkan dengan jagung.
Namun hal tersebut akan dilaksanakan satu per satu, agar target swasembada pangan dalam waktu 4 tahun bisa terwujud.
Sementara itu, Zulkifli juga menyampaikan anggaran untuk program swasembada pangan tahun 2025 sebesar Rp139,4 triliun.
"Anggaran cukup besar di ketahanan pangan tahun 2025, itu ada Rp139,4 triliun totalnya, tapi tersebar," ujar Zulkifli.
Total anggaran tersebut akan dibagi kepada beberapa kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Gizi Nasional, BUMN Pangan dan lainnya.
Adapun penyebaran anggaran tersebut antara lain digunakan untuk penyediaan pupuk sebesar Rp44 triliun yang diserahkan kepada BUMN Pangan, dana desa untuk ketahanan pangan sebesar Rp16,25 triliun, cetak sawah Rp15 triliun, Badan Gizi Nasional Rp71 triliun dan lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Menkeu Purbaya menegaskan tak ada pajak baru khusus rumah kontrakan. Penghasilan sewa properti tetap menjadi objek PPh sesuai aturan.
KPK memeriksa mantan Dirut Bank BJB Yuddy Renaldi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan iklan periode 2021-2023.
Wacana pembatasan BBM subsidi untuk desil 9-10 berpotensi berdampak pada 51 juta warga kelas menengah dan calon kelas menengah.
Kejagung memastikan kasus transfer pricing PT Toba Pulp Lestari berbeda dari laporan Purbaya Yudhi Sadewa dan rugikan negara Rp2 triliun.
DPRD DIY mengingatkan warga tidak mudah percaya isu kerusuhan Agustus dan meminta masyarakat lebih cermat memilah informasi.
Prabowo meresmikan 3.395 jembatan TNI-Polri dan 3.000 sumber air bersih TNI AD di seluruh Indonesia pada 13 Agustus 2026.