BPS Catat Impor Beras hingga Oktober 2024 Capai 3,48 Juta Ton, Terbanyak dari Negara ini

Harianjogja.com, JAKARTA—Total impor beras hingga Oktober 2024 mencapai 3,48 juta ton atau senilai US$2,15 miliar. Demikian catatan dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Impor beras yang masuk dalam catatan BPS merupakan semua jenis beras yang masuk ke Indonesia.

“Secara kumulatif, jumlah impor beras Indonesia sebesar 3,48 juta ton dengan nilai US$2,15 miliar,” kata Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jumat (15/11/2024).

Dia menyampaikan, beras impor yang masuk ke Tanah Air didominasi dari Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Kendati begitu, dia tidak memerinci lebih jauh volume impor beras yang didatangkan Indonesia dari ketiga negara tersebut.

Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog Wahyu Suparyono sebelumnya menyampaikan, 700.000 ton beras impor masuk ke Indonesia pada pertengahan Desember 2024. Beras tersebut merupakan sisa dari penugasan 3,6 juta ton impor pada tahun ini.

“Itu harus di Desember lah masuk, pertengahan. Kita lebih cepat lebih baik,” kata Wahyu, Selasa (5/11/2024).

Wahyu mengungkap hingga Oktober 2024, sebanyak 2,9 juta ton beras impor telah terealisasi. Pengadaan impor beras tersebut diperoleh Perum Bulog dari sejumlah negara dengan melalui proses tender. Utamanya, dari Kamboja, Myanmar, Pakistan, Thailand, dan Vietnam.

BACA JUGA: Akhir Tahun, Indonesia Bakal Impor 340.000 Ton Beras

Secara terperinci, hingga Januari-Oktober 2024, Indonesia paling banyak mendatangkan beras dari Thailand yakni sebanyak 1.041.154.300 kilogram atau 1,04 juta ton. Kemudian, ada Vietnam dengan total sebanyak 1,02 juta ton, diikuti Myanmar 451.468 ton, Pakistan 388.675 ton, dan Kamboja 22.500 ton.

Dalam catatan Bisnis, pemerintah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menambah kuota impor beras tahun ini sebanyak 1,6 juta ton dari semula hanya 2 juta ton. Dengan demikian, total kuota impor beras di 2024 ditetapkan sebanyak 3,6 juta ton.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi kala itu menuturkan, Indonesia harus memiliki cadangan pangan pemerintah (CPP) dalam rangka mengantisipasi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, hingga keadaan darurat.

“Jadi ini yang namanya early warning system. Jangan udah kejadian kita nggak punya stok, atau baru nyari-nyari [stok beras],” kata Arief usai menghadiri rakornas Bapanas di Depok, Jawa Barat, Selasa (27/2/2024).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com