Proyek PSEL Piyungan Akan Buka Peluang 1000 Lowongan Kerja
Proyek PSEL Piyungan senilai Rp2,5–3 triliun diproyeksikan menyerap hingga 1.000 tenaga kerja dengan prioritas pekerja lokal.
Ilustrasi uang rupiah - Freepik
Harianjogja.com, JOGJA—Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) DIY mencatat pemerintah telah menyalurkan sekitar RP938,29 miliar untuk menjaga ketahanan pangan di DIY hingga 31 Oktober 2024. Dana ini disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) maupun transfer ke daerah (TKD).
Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta mengatakan menyampaikan realisasi melalui belanja K/L sebesar Rp810 miliar atau 43,47% dari pagu Rp1,88 triliun. Sementara itu, belanja TKD untuk sektor terealisasi Rp128,29 miliar atau 56,20% dari pagu Rp228,27 miliar.
BACA JUGA : Dugaan Penyalahgunaan Tanah Kas Desa Gunungkidul, Inspektorat Daerah Hitung Kerugian
"Sejumlah program telah terlaksana melalui realisasi belanja K/L yaitu pembangunan daerah irigasi, pembangunan jaringan air baku, dan program percontohan teknologi pertanian," ucapnya dalam keterangan resminya, Senin (2/12/2024).
Agung mengatakan program lainnya yakni bantuan area dampak perubahan iklim dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). Kemudian program penyaluran benih untuk pertanian.
Lebih lanjut dia mengatakan ada empat program yang telah terlaksana untuk menjaga ketahanan pangan di DIY melalui belanja TKD. Program yang dimaksud antara lain pemanfaatan pekarangan dan pembangunan jalan usaha tani. "Lalu ada pembangunan saluran irigasi dan pemeliharaan lumbung desa," jelasnya.
Menurutnya dana yang disalurkan untuk menjaga ketahanan pangan di DIY merupakan salah satu bentuk dukungan fiskal terhadap daerah. Dia memastikan Kanwil DJPb DIY akan terus mengawal penerimaan dan belanja APBN. "Agar dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," lanjutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Proyek PSEL Piyungan senilai Rp2,5–3 triliun diproyeksikan menyerap hingga 1.000 tenaga kerja dengan prioritas pekerja lokal.
MA mengoreksi perhitungan kerugian negara kasus korupsi timah. Dari Rp300 triliun, kerugian keuangan negara ditetapkan Rp28,9 triliun.
Pemkab Temanggung mendukung wacana guru PPPK menjadi ASN pusat. Beban APBD daerah berpotensi berkurang sekitar Rp150,5 miliar.
DPRD Bantul mengkaji usulan perubahan Perbup BUMKalma setelah pengelola menyoroti kebutuhan operasional dan penguatan kelembagaan.
Perpres ojol masih difinalisasi Komdigi. Pemerintah menguji formula bagi hasil yang adil bagi pengemudi dan menjaga bisnis platform ride-hailing.
BNN menangkap MR alias Bos Gendut, buronan kasus sabu 98 kg, di salon Mangga Besar. BNN juga menyita uang dan aset Rp39,95 miliar.