Biaya MDR QRIS Gratis hingga Rp500 Ribu, BI DIY Berharap Penggunanya Meningkat

Harianjogja.com, JOGJA— Bank Indonesia (BI) membebaskan biaya merchant discount rate (MDR) QRIS menjadi 0% per 1 Desember 2024 untuk kategori usaha mikro transaksi hingga Rp500.000. Melalui kebijakan baru ini diharapkan semakin banyak merchant yang menggunakan QRIS, termasuk di DIY.

Kepala BI Perwakilan DIY, Ibrahim menjelaskan BI dan industri perbankan telah memberikan fasilitas QRIS, mulanya dengan nilai MDR 0,3% untuk mengakomodasi kegiatan transaksi.

Kini MDR transaksi merchant Usaha Mikro (UMi) dibebaskan hingga Rp500.000. Menurutnya naik dari sebelumnya dengan nilai transaksi maksimal Rp100.000. Diharapkan dengan kebijakan baru ini pedagang di DIY  termotivasi menggunakan QRIS. DIY sebagai kota wisata banyak pendatang yang sudah familiar dengan transaksi QRIS.

"Kami harapkan pedagang juga termotivasi menggunakan QRIS," ucapnya dalam acara High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-DIY di Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Rabu (4/12/2024).

BACA JUGA: Bank BPD DIY Pererat Silaturahmi dengan Purnabakti

Ia mengatakan penyelenggara jasa sistem pembayaran jumlahnya semakin meningkat baik dari perbankan yang sudah mencapai 119 bank, dan lembaga selain bank juga meningkat menjadi 293. Artinya semua pihak mendukung transaksi kartu debit, kredit, uang elektronik, dan QRIS.

Lebih lanjut dia mengatakan secara regional bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya dikenalkan QRIStimewa. Memudahkan masyarakat secara keseluruhan, baik pedagang dan pengguna baru, sehingga semakin meningkat.

"Kanal QRIS juga semakin banyak digunakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) baik provinsi, kabupaten, dan kota," tuturnya.

Ibrahim mengatakan ada beberapa poin arah pengembangan TP2DD ke depan, termasuk penyesuaian roadmap. Disesuaikan dengan kondisi saat ini yang semakin menantang.

Dia menyebut berdasarkan hasil kajian pemanfaatan teknologi digital mendukung pengelolaan APBD setempat, baik dalam penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan daerah akan semakin meningkat dan realisasi belanja akan semakin efektif, efisien, dan transaksi lancar.

"Pemda, kabupaten yang fase maturitas digital lebih baik maka realisasi pajak dan retribusi juga semakin besar," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X mengatakan implementasi digitalisasi ekosistem keuangan daerah telah menjadi urgensi. Khususnya dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien, guna mendorong kesejahteraan masyarakat. Di sinilah peran aktif TP2DD sangat krusial.

Dia mengatakan di DIY percepatan dan perluasan digitalisasi daerah pada sisi penerimaan, telah didukung oleh berbagai kanal penerimaan pajak dan retribusi secara non tunai, bekerja sama dengan BPD DIY sebagai bank RKUD.

"Penting bagi TP2DD DIY untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan kanal non tunai, khususnya kanal kategori digital,"

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.