PSEL Bogor Raya 1 Rp2,8 Triliun Diingatkan Harus Akuntabel
PSEL Bogor Raya 1 senilai sekitar Rp2,8 triliun diminta akuntabel dan diproyeksikan mengolah lebih dari 500.000 ton sampah per tahun.
ilustrasi/bukalapak.com
Harianjogja.com, JAKARTA—PT Bukalapak.com TBK menyatakan perusahaan tengah melakukan transformasi bisnis dengan menghentikan operasional penjualan produk fisik di marketplace, dan berfokus untuk berjualan produk virtual.
Dalam laman resmi perusahaan Bukalapak menyatakan produk virtual yang dijual berupa pulsa prabayar, paket data, token listrik pascabayar, prakerja, bukasend, angsuran kredit, BPJS Kesehatan, Air PDAM, Telkom, pulsa pasca bayar, serta TV kabel dan internet.
BACA JUGA : Bukalapak Tutup Layanan E-Commercial, Fokus Jualan Pulsa
Selanjutnya tagihan penerimaan negara, voucher streaming, tagihan denda tilang, tagihan perpajakan, pembayaran Surat Berharga Negara (SBN), pembayaran bea, BPJS Ketenagakerjaan, BMoney, serta voucher digital emas.
"Kami sepenuhnya memahami bahwa perubahan ini akan berdampak pada usaha Pelapak, dan kami berkomitmen untuk membuat proses transisi ini berjalan sebaik mungkin. Untuk itu, kami telah menyiapkan panduan dan langkah-langkah untuk membantu Pelapak dalam proses transisi," kata manajemen di laman resmi, Rabu (8/1/2025).
Para pelanggan masih bisa melakukan pembelian untuk produk-produk fisik yang ada di marketplace hingga tanggal 9 Februari. Sementara mulai 1 Februari, fitur untuk menambahkan produk baru akan dinonaktifkan.
BACA JUGA : Cerita Zulfikar dan Irma, Ikut Mitra Bukalapak Makin Mendongkrak Penghasilan
Persero juga menyatakan semua pesanan yang belum diproses hingga tenggat waktu yang ditentukan, akan dibatalkan dan dana konsumen otomatis dikembalikan. "Kami berkomitmen untuk mendukung seluruh pengguna Bukalapak selama masa transisi ini," ujar manajemen Bukalapak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
PSEL Bogor Raya 1 senilai sekitar Rp2,8 triliun diminta akuntabel dan diproyeksikan mengolah lebih dari 500.000 ton sampah per tahun.
Dispar Kulonprogo mempertemukan 30 pengelola desa wisata dengan 30 buyer Jateng-DIY melalui business matching paket wisata.
Gaji manajer Kopdes belum ditetapkan. Berikut gambaran penghasilan berdasarkan UMP 2026 setelah Suahasil Nazara menjadi Menkeu.
DPRD Kota Jogja mendorong evaluasi tata kelola Alkid setelah video dugaan pungutan liar dan intimidasi beredar di media sosial.
KPK menggeledah rumah Dirjen ATR/BPN Lampri di Bekasi terkait kasus dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk.
Menaker Yassierli menyebut formula UMP dan UMK 2027 masih menunggu RUU Pelindungan Ketenagakerjaan rampung.