Inpres Pengetatan Anggaran Terbit, 40% Reservasi MICE di DIY Dibatalkan

Harianjogja.com, JOGJA—Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025 sudah berdampak pada industri Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) di DIY.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranowo mengatakan sudah ada pembatalan reservasi MICE lebih dari 40% dari kementerian-kementerian mulai bulan depan dan selama satu tahun ke depan.

Oleh karena itu PHRI DIY mendesak agar pemerintah pusat meninjau kembali. Sebab bukan hanya PHRI DIY yang terdampak, namun juga UMKM, jasa transportasi, biro perjalanan, hingga event organizer. "Kalau nominal saya gak bisa katakan ya, setiap hotel hitungannya beda. Pembatalan 40 persen lebih," ucapnya, Selasa (28/1/2025).

Dia menjelaskan MICE 70% penyumbangnya adalah pemerintah. Melihat kondisi ini PHRI DIY pun berusaha mencari pasar lain seperti instansi swasta dan juga anak sekolah. Akan tetapi upaya ini tidak bisa menutup penurunan akibat pengetatan anggaran oleh pemerintah.

Menurutnya ini menjadi tantangan di 2025 dan diharapkan larangan tersebut ditinjau ulang karena multiplier effect-nya begitu tinggi. Di sisi lain daya beli masyarakat saat ini sedang turun. "Ini nantinya juga berdampak ke Pendapatan Asli Daerah [PAD]. UMKM daerah tidak bergerak kalau ini benar-benar dilaksanakan," tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan tanpa ada bantuan dari pemerintah PHRI DIY dan masyarakat tidak bisa bergerak. Tidak hanya leisure menurutnya MICE juga menjadi salah satu penyumbang terbesar. "[Inpres] Sangat berdampak, bukan hanya kepada kami, tetapi juga UMKM, mata rantainya banyak sekali," lanjutnya.

Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY menyebut kebijakan pemangkasan anggaran akan sangat berdampak terhadap produktivitas pariwisata baik nasional maupun regional.

Ketua GIPI DIY, Bobby Ardianto mengatakan sebagai bagian dari industri hospitality tidak boleh menyerah menghadapi kondisi ini. Akan tetapi akan memaksimalkan pasar lain yang tidak terkait dengan kebijakan pemerintah.

Menurutnya ini menjadi langkah bijak yang bisa dilakukan industri pariwisata agar tidak bergantung dengan salah satu market. "Dari sisi MICE pasti akan berdampak sekali bahkan bisa sampai 40% lebih kalau tidak segera di mitigasi dengan langkah-langkah kongkrit tersebut," tuturnya.

Dia mengatakan sudah mulai ada pembatalan. Saat ini, kata Bobby, sedang dilakukan rekapitulasi untuk memberikan masukan kepada pemerintah pusat terkait review kebijakan tersebut. "Teman-teman industri sedang melakukan rekap hal ini sebagai insight untuk Pemerintah Pusat."

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.