Kabar Gembira, Meski Pengetatan Anggaran Free Ongkir SiBakul Tetap Ada

Harianjogja.com, JOGJA—Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop UKM) DIY menyebut program gratis ongkos kirim (ongkir) bagi UMKM mitra SiBakul tetap ada tahun ini meski ada pengetatan anggaran.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinkop UKM DIY, Wisnu Hermawan mengatakan tahun ini anggarannya sekitar Rp2 miliar. Dia menjelaskan anggaran untuk free ongkir tetap ada untuk membantu UMKM dan wirausaha baru mendapatkan akses pasar.

Menurutnya apapun regulasi yang dibuat Pemerintah Pusat, Dinkop UKM akan mengikuti dan mencoba melakukan efisiensi dan efektivitas, sehingga tidak banyak mengganggu kinerja sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). "[Tahun lalu] Rp3 miliar, sekarang Rp2 miliar. Serapannya rata-rata di atas 95 persen," ucapnya, Jumat (7/2/2025).

Menyikapi adanya pengetatan anggaran, kata Wisnu, program yang punya pengaruh langsung kepada masyarakat akan diprioritaskan. Salah satunya subsidi free ongkir seperti pagu di awal.

Kemudian yang lain bisa mengikuti regulasi sebagaimana diinstruksikan Presiden. Pemotongan perjalanan dinas, kegiatan-kegiatan seremonial yang tidak mendukung langsung pada capaian output atau outcome. "Tentunya akan kami pertimbangkan untuk dilaksanakan atau efisiensi," jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan serapan free ongkir selalu optimal karena semakin banyak yang terlibat. Akan tetapi masih ada dua daerah lagi yang perlu dioptimalkan, yakni Kulonprogo dan Gunungkidul. Pasalnya selama ini, pelaku UMKM memang paling banyak ada di Sleman, Kota Jogja, dan Bantul.

Menurutnya Perjanjian Kerja Sama (PKS) telah dijalin dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo agar belanja pegawai pemerintah kepada UMKM juga disubsidi ongkir.

Harapannya ke depan UMKM Gunungkidul juga akan menggunakan kegiatan yang inovatif dan efisien dalam rangka pemanfaatan layanan free ongkir ini. "Kami perlu ada afirmasi seperti daerah Gunungkidul dan Kulonprogo, kemudian para pelaku di sana gunakan subsidi ongkir," ucap dia.

BACA JUGA: Ada Pengetatan Anggaran, Hasto Wardoyo Tetap Prioritaskan Masalah Sampah dan Pembangunan SDM

Dia menyebut Dinkop UKM memastikan transaksi dari program ini akuntabel. Mulai dari alamat pengirim, alamat yang dituju, serta nilai transaksinya, dengan mengoptimalkan sistem market hub SiBakul agar subsidi ongkir bisa berjalan maksimal.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Herum Fajarwati mengatakan besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) punya kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Seberapa besar pengaruh efisiensi, perlu dilihat dahulu pelaksanaan anggarannya.

Jika larinya ke Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mendorong lapangan usaha yang berkaitan dengan makan minum. Ini akan tergantung besaran anggaran untuk MBG, dibandingkan dengan efisiensi lebih besar yang mana. "Apakah lebih banyak di efisiensi dibandingkan yang kembali ke MBG, atau sebaliknya. Dua-duanya akan punya pengaruh masing-masing," tuturnya.

Meski ada pengetatan, Herum menyebut DIY masih punya peluang. Meski belum tentu bisa mengatasi secara keseluruhan. Peluang wisata bisa dioptimalkan meski kegiatan meeting, incentives, conventions, and exhibitions (MICE) akan terganggu. "Tetapi ini kan berlaku secara nasional, kebijakan ini tidak hanya DIY."

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.