Industri Pariwisata DIY Lakukan Lima Langkah Ini, Siasati Pengetatan Anggaran

Harianjogja.com, JOGJA— Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY menyebut industri mengambil lima langkah untuk menyiasati kebijakan pengetatan anggaran dari pemerintah. Ketua GIPI DIY, Bobby Ardianto mengatakan langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menghitung potensi kerugian yang akan terjadi dengan regulasi ini.

Kedua, melakukan penyesuaian dari sisi pengeluaran sebagai langkah realistis yang harus segera dilakukan oleh industri. Seperti efisiensi anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan sebagainya.

"Ini yang akan berisiko layoff karyawan," kata Bobby, Senin (17/2/2025).

Langkah ketiga adalah memaksimalkan pasar Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE) di luar pemerintah dan berbasis industri. Misalnya untuk rapat perusahaan dan acara yang memiliki keramaian cukup tinggi.

Selanjutnya lebih mengintensifkan koordinasi antar stakeholder pariwisata termasuk Pemerintah Daerah (Pemda), untuk update langkah-langkah mitigasi yang responsif. Menurutnya ini perlu dilakukan guna meminimalisir dampak negatif pengetatan anggaran ini.

"Terakhir mendorong Pemda membentuk tim mitigasi agar bisa lebih fokus dan efektif dalam menentukan kebijakan," jelasnya.

Bobby mengatakan pada 21 Februari 2025 mendatang juga akan digelar GIPI Forum, mengundang seluruh stakeholder. Mulai dari Pemda DIY, Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Pemerintah Kota (Pemkot), Disnaker, Kadin, dan Komisi B. "Diskusi mengupas dampak  Inpres No 1 Tahun 2025 dan mitigasinya."

BACA JUGA: Sampah Menumpuk di di Eks Teras Malioboro 2, Ini Komentar Pemda DIY

Lebih lanjut Bobby menjelaskan pariwisata DIY terbagi menjadi dua season, pertama low season yakni Januari- Mei dan Oktober - pertengahan Desember. Lalu high season Juni - Agustus dan pertengahan Desember - awal Januari.

Pada periode high season sudah terisi oleh market eksisting yakni inbound. Sementara pada low season 60% diisi oleh MICE, 20% anak sekolah, dan 20% pasar domestik.  

"Dari total MICE yang masuk DIY didominasi oleh government baik kunjungan dinas, Raker, Rakor dan sebagainya sebesar 70% dan 30% nya dari sisi non government," tuturnya.

Menurutnya saat kebijakan pengetatan anggaran diberlakukan dampaknya dirasakan oleh industri akomodasi, industri makan minum, industri transportasi, kemudian destinasi dan UMKM. Masih ditambah dengan industri ikutan lainnya.

Oleh karena, kata Bobby, kebijakan yang dilakukan tanpa persiapan dan sosialisasi cukup menjadikan industri kesulitan dalam melakukan peralihan rencana bisnis. "Sudah tersusun dan terbujet di bulan Oktober tahun lalu untuk tahun anggaran 2025.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranowo mengatakan capaian okupansi hotel DIY pada Januari 2025 adalah 85% masih dibawah target yang ditetapkan sebesar 90%. Sementara reservasi bulan ini sekitar 20%-40% dari target 70%. Ia mengatakan target bulan ini diturunkan karena memasuki periode low season.

"Efisiensi anggaran dampaknya sampai dengan saat ini belum ada reservasi dari pemerintah, dari Januari 2025 sampai Desember 2025," kata Deddy. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.