DPR Sarankan RI Dorong WTO Sehatkan Perdagangan Global

Harianjogja.com, JAKARTA—Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyarankan agar Pemerintah Indonesia dapat mendorong World Trade Organization (WTO) menyehatkan perdagangan internasional.

Rekomendasi itu merespons kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia sebesar 32 persen serta tantangan perekonomian domestik.

“Merespons situasi ini, saya menyarankan pemerintah mengambil langkah inisiatif, antara lain melalui WTO untuk mengambil kebijakan penyehatan perdagangan global agar lebih adil dan menopang pertumbuhan ekonomi global secara berkelanjutan,” kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (4/4/2025).

BACA JUGA: Donald Trump Terapkan Tarif 32 Persen untuk Indonesia

Dia berpendapat, langkah sepihak AS berpotensi memicu depresi perekonomian global. Sementara seharusnya kebijakan ekonomi perlu diarahkan untuk kepentingan masyarakat global guna mendapatkan kesejahteraan, bukan hanya berfokus pada kepentingan negara adidaya.

“Indonesia perlu mengajak dunia pada tujuan dibentuknya WTO untuk prinsip perdagangan non diskriminasi, membangun kapasitas perdagangan internasional, transparan, dan perdagangan bebas, serta sebagai forum penyelesaian sengketa perdagangan internasional,” tambahnya.

Bersamaan dengan langkah itu, Said merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk memperkuat perekonomian domestik. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah menjaga produk ekspor Indonesia dalam pasar internasional.

Pemerintah dinilai perlu mencari pasar pengganti, jika produk produk ekspor Indonesia terhambat akibat kebijakan tarif yang membuat tingkat harga tidak kompetitif. Langkah ini bertujuan untuk mempertahankan surplus neraca perdagangan.

Kemudian, pemerintah juga diminta untuk memastikan kebijakan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri berjalan dan dipatuhi oleh pelaku ekspor, hal ini sebagai jalan memperkuat kebutuhan devisa.

Kebijakan hedging fund untuk pembayaran impor oleh para importir pun perlu untuk diperkuat.

Langkah berikutnya yaitu memperluas dan memperdalam skema billatral currency swap oleh para mitra dagang strategis Indonesia untuk mengurangi kebutuhan pembayaran valas yang bertumpu pada dolar AS.

Lalu, menyiapkan seperangkat kebijakan kontra cyclical pada sisi fiskal untuk membantu dunia usaha menghadapi ketidakpastian global dan melandainya perekonomian domestik, namun tetap dengan menjaga kesehatan fiskal pemerintah.

Pasar saham dan pasar keuangan juga perlu dijaga agar lebih inklusif dengan memperbaiki infrastruktur dan kebijakan, sehingga pasar tetap menjanjikan bagi investor internasional.

Terakhir, Said menyarankan agar pemerintah membangun komunikasi publik yang terpercaya, dialogis, dan komunikatif sebagai sumber informasi yang akurat yang dapat dirujuk oleh para pelaku usaha.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara