KPK Dalami Proyek di Satpol PP Damkar dan 16 Dinas di Kabupaten Klaten
KPK memeriksa 18 saksi untuk mendalami proyek di Satpol PP Damkar dan 16 dinas Pemkab Klaten dalam kasus dugaan korupsi Bupati Klaten.
Ilustrasi petugas PLN memeriksa saluran udara tegangan tinggi (SUTT)/istimewa-PLN\r\n
Harianjogja.com, JAKARTA—Indonesia menyatakan kesiapan bergabung dalam jaringan interkoneksi listrik negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN Power Grid (APG). Namun, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan kerja sama tersebut harus memberikan keuntungan yang adil bagi seluruh negara.
Komitmen itu diwujudkan melalui upaya menuntaskan penandatanganan Enhanced Memorandum of Understanding (MoU) on APG. Bahlil menyampaikan komitmen tersebut saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, pada 15-17 November 2026.
Bahlil menekankan Indonesia tidak ingin sekadar menyambungkan jaringan listrik dengan negara tetangga. Pemerintah ingin memastikan kerja sama berjalan dengan regulasi yang tertata serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Indonesia mendukung penuh terwujudnya Asean Power Grid. Interkoneksi listrik kawasan akan memperkuat ketahanan energi dan membuka peluang ekonomi baru. Namun, kerja sama ini harus berdiri di atas prinsip saling menguntungkan dan tetap menghormati regulasi serta kepentingan nasional setiap negara," ujar Bahlil melalui keterangan resmi yang dikutip Minggu (15/11/2026).
ASEAN Power Grid merupakan salah satu program utama kerja sama energi dalam kerangka ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) 2026-2030.
Melalui program tersebut, sistem ketenagalistrikan negara-negara anggota ASEAN akan saling terhubung. Integrasi jaringan diharapkan membuat pasokan listrik kawasan lebih andal dan efisien.
Komitmen Indonesia untuk menuntaskan penandatanganan MoU sebelum KTT ASEAN telah disampaikan dalam Pertemuan Menteri Energi ASEAN (AMEM) ke-44 di Manila pada Oktober 2026.
Setelah itu, pemerintah menyelesaikan penataan regulasi domestik agar Indonesia siap menjalankan kerja sama tersebut.
"Kami ingin Indonesia bergabung dalam kondisi yang benar-benar siap. Karena itu, regulasi domestik kami tata lebih dulu, supaya ketika interkoneksi berjalan, manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat Indonesia dan negara-negara tetangga," kata Bahlil.
Setelah MoU berlaku, pelaksanaan kerja sama APG akan dilakukan melalui sejumlah satuan tugas atau task force di bawah ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC).
Rencana kerja setiap satuan tugas telah disusun dan dijadwalkan dibawa ke KTT ASEAN ke-49 bersama dokumen kerja sama energi lainnya.
Penandatanganan MoU tersebut akan menjadi pijakan untuk langkah selanjutnya, yakni membangun jaringan listrik bersama guna memperkuat ketahanan energi Asia Tenggara. Dalam kerja sama itu, Indonesia akan berperan sebagai mitra yang aktif dan setara.
Sebelumnya, Indonesia telah mendorong kejelasan mengenai manfaat ekonomi dari pengembangan ASEAN Power Grid. Sejak tahun lalu, RI belum menandatangani kesepakatan pengembangan proyek tersebut karena pemerintah masih menghitung keekonomian harga listrik yang dapat dibeli dari Indonesia.
Dalam kesempatan terpisah, Bahlil mengatakan pemerintah belum menyepakati kerja sama karena perhitungan keuntungan yang ada belum memenuhi prinsip saling menguntungkan.
"Karena betul itu saya belum tanda tangan karena hitungan saya belum win-win. Kalau sudah win-win saya akan teken. Win-win itu untung bagi kamu, untung juga bagi kita. Untungnya harus adil. Bukan kamu untung 70, kita untung 30, itu bukan win-win, abu-leke namanya itu," jelas Bahlil beberapa waktu lalu.
Menurut Bahlil, pemerintah perlu terbuka dalam menghitung keuntungan dan kerugian dari kerja sama tersebut. Dia mengakui kolaborasi antarnegara ASEAN penting, tetapi prinsip keadilan tetap harus menjadi perhatian.
"Tidak ada negara yang hebat karena single fighter, enggak ada, bukan lagi zamannya, dan kolaborasi itu adalah juga saling membutuhkan, saling menerima dan saling memberi," tutur Bahlil.
Pada 2025, para menteri ESDM negara-negara ASEAN menggelar pertemuan secara virtual untuk membahas koordinasi lintas sektor. Mereka juga meninjau rencana implementasi ASEAN Power Grid Financing Initiative (APGF) yang dipresentasikan Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Bank Dunia (WB).
Kedua lembaga keuangan internasional tersebut menyiapkan pendanaan mencapai US$12,5 miliar untuk mempercepat konektivitas listrik regional dan pengembangan energi terbarukan di Asia Tenggara.
ADB menginvestasikan US$10 miliar selama satu dekade ke depan. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung interkoneksi lintas batas, penguatan jaringan listrik domestik, serta pengembangan energi terbarukan untuk ekspor listrik.
Sementara itu, Bank Dunia mengucurkan investasi sebesar US$2,5 miliar melalui program Accelerating Sustainable Energy Transition Multi-Phase Programmatic Approach (ASET-MPA).
Program tersebut bertujuan meningkatkan pengembangan energi terbarukan dan mendorong perdagangan listrik di seluruh kawasan ASEAN.
Dukungan pendanaan itu menjadi momentum baru bagi inisiatif APGF untuk memastikan kesiapan proyek. APGF akan mempercepat pembangunan proyek interkoneksi lintas batas, baik melalui jaringan darat maupun bawah laut, yang dinilai layak secara finansial.
Dalam pernyataan bersama mengenai mekanisme pendanaan APG, para menteri menekankan perlunya negara-negara ASEAN menilai dan memperkuat regulasi serta kerangka perencanaan masing-masing. Langkah tersebut diperlukan agar investasi dapat diintegrasikan secara efektif dan memberikan dampak.
Selain itu, proyek interkoneksi prioritas harus disusun berdasarkan kebutuhan spesifik dan prioritas pembangunan setiap negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
KPK memeriksa 18 saksi untuk mendalami proyek di Satpol PP Damkar dan 16 dinas Pemkab Klaten dalam kasus dugaan korupsi Bupati Klaten.
Mentan Andi Amran Sulaiman mengunjungi peternakan WMU di Gunungkidul untuk meninjau rantai pasok ayam dan telur serta anomali harga.
Sebanyak 35 dari 56 Pustu Kulon Progo mengalami kerusakan. Keterbatasan tenaga kesehatan juga membuat layanan belum tersedia setiap hari.
IDPRO meminta pemerintah mengkaji ambang batas 3 MW dalam rancangan Perpres pusat data karena dinilai berpengaruh terhadap investasi dan lokasi pembangunan.
DPR dan pemerintah membahas 397 DIM dalam RUU Perampasan Aset. Habiburokhman mengungkap 10 pokok utama pengaturannya.
Sri Sultan menanggapi penurunan foto Gibran di Kepatihan. Sejumlah OPD Pemkot Jogja dan DPRD Kota Jogja juga telah mencopotnya.