Subsidi Energi Berpotensi Bengkak Lagi, Kemenkeu Buka Peluang Penyesuaian

Harianjogja.com, JAKARTA— Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka peluang penyesuaian anggaran subsidi dan kompensasi energi apabila kebutuhan hingga akhir 2026 melampaui proyeksi. Saat ini, pemerintah masih mengacu pada alokasi Rp500 triliun dalam proyeksi Laporan Semester I (Lapsem), meskipun tekanan harga minyak dunia dan pelemahan rupiah masih membayangi belanja negara.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Sudarto mengatakan peraturan perundang-undangan memungkinkan pemerintah menyesuaikan anggaran subsidi energi berdasarkan kebutuhan realisasi pada tahun berjalan.

Faktor yang memengaruhi kebutuhan anggaran tersebut antara lain harga minyak mentah dunia yang masih tinggi, nilai tukar rupiah yang melemah, serta konsumsi energi masyarakat yang tetap terjaga.

"Tentunya kita terus melihat perkembangan dan sebagaimana disebutkan dalam UU APBN bahwa subsidi energi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan," kata Sudarto dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (13/11/2026).

Ia menambahkan otoritas fiskal terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menelaah dan menghitung kembali kewajiban subsidi serta kompensasi yang harus ditanggung negara hingga akhir tahun anggaran.

Pembayaran Subsidi dan Kompensasi Dipantau Setiap Bulan

Plt. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Hidayat Amir mengatakan pemerintah kini memiliki instrumen pengawasan yang lebih baik setelah mengubah mekanisme pembayaran subsidi dan kompensasi kepada badan usaha milik negara.

Jika sebelumnya pembayaran dilakukan secara rapelan setiap kuartal, kini pencairannya mulai dilaksanakan setiap bulan. Perubahan tersebut memungkinkan pemerintah memantau perkembangan realisasi sekaligus mengantisipasi perubahan kebutuhan anggaran.

"Artinya realisasinya bisa terus kita pantau dan kita sudah mengantisipasi kira-kira perubahannya itu seperti apa, karena untuk subsidi dan kompensasi besarannya dipengaruhi oleh harga minyak, nilai tukar, dan juga volume konsumsinya. Nah ini kan terus kita pantau dan terus kita kelola," jelas Hidayat.

Harga Minyak dan Pelemahan Rupiah Tekan Belanja Negara

Tekanan terhadap anggaran subsidi dan kompensasi energi terlihat dari perkembangan harga minyak dan nilai tukar hingga Oktober 2026.

Rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sampai akhir Oktober 2026 mencapai US$93 per barel. Angka tersebut jauh di atas asumsi awal APBN 2026 sebesar US$75 per barel.

Pada periode yang sama, rata-rata nilai tukar rupiah secara tahun berjalan terdepresiasi ke kisaran Rp17.508 per dolar AS. Posisi tersebut melemah dibandingkan asumsi awal APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp16.500 per dolar AS.

Kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah berpotensi menambah beban belanja negara. Berdasarkan analisis sensitivitas dalam Nota Keuangan APBN 2026, setiap kenaikan ICP sebesar US$1 per barel diperkirakan menambah belanja negara hingga Rp10,3 triliun.

Sementara itu, setiap pelemahan nilai tukar sebesar Rp100 per dolar AS berpotensi meningkatkan belanja negara hingga Rp6,1 triliun.

Anggaran Subsidi Energi Naik dari Rp338 Triliun

Dalam postur awal APBN 2026, pemerintah menetapkan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp338 triliun. Namun, kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar kemudian membuat pemerintah menaikkan proyeksi kebutuhan anggaran menjadi Rp500 triliun.

Penyesuaian tersebut tercantum dalam Lapsem I Kemenkeu yang disampaikan kepada DPR pada Juni 2026.

Berdasarkan data Kemenkeu, pembayaran kewajiban subsidi dan kompensasi kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) telah mencapai Rp333,9 triliun hingga akhir Oktober 2026.

Dengan perkembangan tersebut, pemerintah masih memantau kebutuhan pembayaran sampai tutup tahun anggaran, termasuk kemungkinan penyesuaian terhadap proyeksi subsidi dan kompensasi energi.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis