ADB: Investasi Infrastruktur Asean Butuh US$7,14 Triliun hingga 2040

Harianjogja.com, JAKARTA—Kebutuhan investasi infrastruktur negara-negara Asia Tenggara atau Asean diperkirakan mencapai US$7,14 triliun selama 2026–2040. Sektor kelistrikan dan transportasi menjadi dua bidang dengan kebutuhan pendanaan terbesar, yang secara keseluruhan mencakup sekitar 85% dari total investasi tersebut.

Proyeksi itu tertuang dalam laporan Asian Development Bank (ADB) berjudul The $7 Trillion Challenge: Building Tomorrow’s Asean yang diterbitkan pada 10 November 2026. Investasi infrastruktur tersebut dinilai penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat keamanan energi di kawasan.

Dalam laporan tersebut, ADB memperkirakan kebutuhan investasi infrastruktur Asean mencapai rata-rata US$476 miliar per tahun sepanjang 2026–2040. Angka ini meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan estimasi periode 2016–2030 yang mencapai US$3,15 triliun atau rata-rata US$210 miliar setiap tahun.

Peningkatan kebutuhan pendanaan juga terlihat dari perbandingannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Asean. Rasio kebutuhan investasi infrastruktur diproyeksikan naik dari 5,7% pada periode sebelumnya menjadi 8,7% pada 2026–2040.

Di sisi lain, kemampuan pemerintah negara-negara Asean untuk membiayai kebutuhan tersebut masih terbatas. Pemerintah diperkirakan hanya mampu menanggung sekitar 45% dari total kebutuhan investasi infrastruktur kawasan.

Kondisi itu menyisakan kesenjangan pendanaan yang diperkirakan mencapai US$264 miliar per tahun. Besarnya kebutuhan investasi tersebut membuat dukungan pembiayaan di luar anggaran pemerintah menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan infrastruktur Asean.

Sektor Listrik dan Transportasi Mendominasi

ADB mencatat sektor kelistrikan menjadi bidang dengan kebutuhan investasi terbesar selama 2026–2040. Nilainya diperkirakan mencapai US$3,6 triliun atau sekitar 50% dari keseluruhan kebutuhan investasi infrastruktur Asean.

Sektor transportasi menempati urutan berikutnya dengan kebutuhan US$2,5 triliun, setara 35,3% dari total investasi. Di dalam sektor ini, pembangunan jalan raya membutuhkan pendanaan paling besar, yakni US$1,9 triliun atau 27,4% dari seluruh kebutuhan infrastruktur kawasan.

Selain jalan raya, kebutuhan investasi untuk sejumlah moda transportasi lainnya juga meningkat. Investasi jalur kereta api antarkota diperkirakan melonjak lebih dari empat kali lipat menjadi US$258 miliar.

Sementara itu, kebutuhan pendanaan kereta api perkotaan mencapai US$145 miliar. Untuk infrastruktur penerbangan, investasi bandara diperkirakan meningkat lebih dari tiga kali lipat menjadi US$100 miliar. Adapun kebutuhan investasi pelabuhan laut mencapai US$61 miliar.

Di luar kelistrikan dan transportasi, ADB juga memperkirakan kebutuhan investasi pada sektor digitalisasi mencapai US$584 miliar atau 8,2% dari total kebutuhan infrastruktur.

Sektor air dan sanitasi membutuhkan US$244 miliar atau 3,4%. Sementara itu, kebutuhan investasi infrastruktur kesehatan diperkirakan mencapai US$227 miliar atau 3,2% dari keseluruhan proyeksi.

Lima Prioritas Kebijakan ADB untuk Negara Asean

Untuk memenuhi kebutuhan investasi tersebut, ADB merekomendasikan lima prioritas kebijakan yang perlu dijalankan negara-negara Asean, termasuk Indonesia.

Pertama, melindungi investasi bernilai tinggi dan aset yang sudah tersedia. Pemerintah perlu mengidentifikasi subsidi serta proyek yang memberikan manfaat lebih rendah. Langkah ini diperlukan agar alokasi sumber daya tidak menggeser pendanaan infrastruktur yang memiliki tingkat pengembalian ekonomi dan sosial lebih tinggi.

Kedua, mempercepat pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat lintas negara. Peluang pembangunan infrastruktur terbesar di Asean dinilai bergantung pada kerja sama regional. Karena itu, negara-negara di kawasan perlu memperkuat konektivitas, ketahanan digital bersama, surveilans atau pengamatan mendalam terhadap persoalan kesehatan, serta penyediaan cadangan darurat.

Ketiga, memobilisasi modal swasta melalui pembagian risiko yang disiplin. Keterbatasan keuangan pemerintah membuat keterlibatan modal swasta dan institusional diperlukan untuk mendukung proyek-proyek berpotensi tinggi.

Upaya tersebut membutuhkan portofolio proyek yang kredibel, persiapan yang matang, regulasi yang dapat diprediksi, serta transparansi dalam proses pengadaan.

Keempat, membangun ketahanan terhadap perubahan iklim sejak tahap awal. Pemerintah perlu memperhitungkan dampak perubahan iklim secara terperinci dalam pembangunan infrastruktur. Pertimbangan tersebut perlu dimasukkan sejak pengambilan keputusan investasi hingga penetapan standar desain.

Kelima, memperkuat perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja. Selain memastikan ketersediaan pembiayaan, pemerintah perlu meningkatkan upaya perlindungan atau safeguards, pembebasan lahan, manajemen kontrak, serta kapasitas regulasi.

Lima prioritas tersebut menjadi rekomendasi ADB agar negara-negara Asean dapat mengelola kebutuhan investasi infrastruktur yang terus meningkat sekaligus memperkuat kemampuan kawasan dalam menghadapi tantangan pembangunan hingga 2040.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com