Dudung Sebut Kasus Penyadapan oleh Listyo Sigit Jadi Momentum Pembenahan Polri
Menko Polkam Dudung Abdurachman menilai penetapan mantan petinggi Polri sebagai tersangka kasus penyadapan menjadi momentum pembenahan institusi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/11/2026)./Antara-Bayu Saputra\r\n
Harianjogja.com, JAKARTA— Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,4% sepanjang 2026. Target tersebut sejalan dengan sasaran pertumbuhan ekonomi akhir tahun yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tetap membidik pertumbuhan ekonomi secara kumulatif atau year-to-date (ytd) sebesar 5,4% hingga kuartal IV/2026.
"Jadi pertama untuk kuartal IV, pemerintah tetap menargetkan secara year-to-date 5,4 persen. Jadi kira-kira targetnya hampir sama dengan apa yang dicapai di kuartal III," kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Target tersebut disampaikan setelah Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,47% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal III/2026.
BPS mencatat Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp3.633,2 triliun pada kuartal III/2026. Sementara itu, PDB atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp6.741,0 triliun.
Secara kuartalan (quarter-to-quarter/QtQ), perekonomian Indonesia tumbuh 1,59% dibandingkan kuartal II/2026. Adapun secara tahunan, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,47%.
Airlangga menilai capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2026 cukup baik. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara anggota G20.
Indonesia mencatat pertumbuhan 5,47% secara tahunan, melampaui China yang tumbuh 4,5%, Korea Selatan 3,4%, Jerman 1,2%, dan Jepang 0,7%.
Sementara itu, India mencatat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan Indonesia, yakni sebesar 7,8% secara tahunan.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. BPS mencatat komponen ini tumbuh 5,04% secara tahunan pada kuartal III/2026.
Kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB nasional mencapai 51,97%. Sementara dari sisi sumber pertumbuhan, komponen ini memberikan andil sebesar 2,62% dari total pertumbuhan ekonomi 5,47%.
Selain konsumsi rumah tangga, investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) juga menopang perekonomian. Kontribusi PMTB terhadap PDB mencapai 30,81%, dengan pertumbuhan sebesar 6,06%.
Kinerja PMTB tersebut disebut sejalan dengan peningkatan realisasi investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebesar 7,59%.
Komponen lain yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi pemerintah. Pada kuartal III/2026, komponen ini tumbuh 8,95%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,66%.
Meski tumbuh cukup tinggi, kontribusi konsumsi pemerintah terhadap PDB tercatat sebesar 7,28%.
Airlangga menjelaskan peningkatan konsumsi pemerintah sejalan dengan naiknya realisasi belanja pegawai, terutama untuk gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN).
Selain itu, realisasi belanja barang dan jasa juga meningkat. Salah satunya melalui belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dengan konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah sebagai penopang, pemerintah tetap membidik pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% secara year-to-date hingga akhir 2026.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Menko Polkam Dudung Abdurachman menilai penetapan mantan petinggi Polri sebagai tersangka kasus penyadapan menjadi momentum pembenahan institusi.
Pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,4% sepanjang 2026, ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah.
Danantara dan BP BUMN menargetkan groundbreaking 12 kawasan smart city pada Desember 2026. Walini, Batang, dan Medan menjadi lokasi prioritas.
BNPT dan Pemprov Sumbar memperkuat peran guru dalam mencegah intoleransi, radikalisme, dan kekerasan di lingkungan sekolah.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Jogja menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait penyelenggaraan layanan
DPR berencana membahas RUU Penyadapan pada Desember 2026 setelah RUU Perampasan Aset rampung. Regulasi ini untuk mengatur batas dan mekanisme penyadapan.