Jembatan Dengkeng Cawas Ditarget Selesai Pertengahan Desember
Pembangunan Jembatan Dengkeng di Kecamatan Cawas terus dikebut dan ditargetkan selesai sebelum akhir 2026
Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam sambutan pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) yang mengangkat tema Menata Masa Depan Ekonomi Dengan Implementasi Teknologi untuk Memperkuat Daya Saing BPR/BPRS di Jogja, Sabtu (24/5/2025). - ist/LPS
JOGJA—Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berkomitmen membantu BPR/BPRS dalam meningkatkan kinerjanya melalui transformasi digital di LPS untuk memperkuat dan mempercepat LPS dalam memberikan perlindungan kepada nasabah bank. Selain itu, LPS juga akan memberikan dukungan transformasi digital untuk BPR/BPRS karena melihat posisinya yang strategis dalam ekosistem keuangan nasional.
Hal ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam sambutan pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) yang mengangkat tema Menata Masa Depan Ekonomi Dengan Implementasi Teknologi untuk Memperkuat Daya Saing BPR/BPRS di Jogja, Sabtu (24/5/2025).
Purbaya mempertegas bahwa akan memberikan dukungan untuk memperkuat BPR/BPRS agar menghasilkan proses kerja yang lebih efisien.
Pada Munaslub ini yang dihadiri oleh pimpinan DPP Perbarindo serta Direksi dan Komisaris BPR/BPRS seluruh Indonesia, Purbaya juga menyampaikan betapa pentingnya transformasi digital dan pengembangan sistem IT di BPR/BPRS agar kedepannya bisa memiliki keunggulan dalam bidang usaha yang lebih komparatif yang belum tentu dimiliki oleh pelaku industri lain.
BACA JUGA: Bisnis Pengelolaan Sampah Ilegal Marak di Bantul, Warga Terganggu Asap dan Bau Menyengat
“Kami akan menyediakan sistem informasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola, memperkuat pelaporan dan mendorong digitalisasi proses operasional secara keseluruhan, yang akan segera kami mulai di tahun ini dengan melakukan pilot project terhadap beberapa BPR/BPRS agar sistem tersebut bisa segera kami evaluasi dan perbaiki dan secepatnya kami sebar di seluruh BPR/BPRS,” ujar Purbaya.
Pada kesempatan tersebut, Purbaya juga memberikan apreasiasi kepada BPR/BPRS di seluruh Indonesia atas kepatuhannya selama ini dalam memenuhi kewajiban kepada LPS yaitu pembayaran premi penjaminan dan pelaporan tepat waktu. Karena menurutnya, kepatuhan ini membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri perbankan.
Per Maret 2025, terdapat 15,58 juta rekening nasabah BPR/BPRS yang dijamin penuh oleh LPS, atau setara dengan 99,98% dari total rekening di BPR/BPRS. Angka tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh nasabah BPR/BPRS dapat merasa aman dan tenang karena simpanannya berada dalam cakupan perlindungan penuh dari LPS.
Selain Ketua Dewan Komisioner LPS, turut hadir pada Munaslub Perbarindo yaitu, Dr. Musthofa Anggota Komisi XI DPR RI, Dian Ediana Rae Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Budi Joyo Santoso Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Joko Suyanto Ketua Dewan Pengawas Perbarindo, Tedy Alamsyah Ketua Umum Perbarindo, Jimmy Ardianto Sekretaris Lembaga LPS, Monang Siringoringo Direktur Group Sistem Informasi LPS. (***)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pembangunan Jembatan Dengkeng di Kecamatan Cawas terus dikebut dan ditargetkan selesai sebelum akhir 2026
Imigrasi Yogyakarta menggelar Pasporia di CFD Sudirman, melayani 26 pemohon, serta mengadakan bakti sosial dan fun walk Hari Bakti Kemenimipas.
UMP 2027 paling lambat ditetapkan 21 November 2026. Buruh mengusulkan kenaikan 7,7%-9,5%, berikut simulasi UMP 38 provinsi.
MPR menerima surat Presiden Prabowo dan akan membahasnya dalam rapat gabungan. PKB menyebut Sufmi Dasco Ahmad layak dipertimbangkan sebagai cawapres.
Presiden Prabowo mendesak penyelesaian CoC Laut China Selatan dengan berpedoman pada hukum internasional dan Sentralitas ASEAN.
Sohibul Iman resmi menggantikan Hidayat Nur Wahid sebagai Wakil Ketua MPR RI untuk sisa masa jabatan periode 2024–2029.