Buruh DIY Beri Rapor Merah 2 Tahun Prabowo-Gibran, Soroti PHK hingga Outsourcing
Buruh DIY memberi rapor merah dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, menyoroti PHK, upah murah, outsourcing, dan tuntutan kenaikan upah minimum 50%.
Investasi - Ilustrasi Freepik
Harianjogja.com, JOGJA— Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DIY menawarkan solusi untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global, salah satunya ancaman tarif resiprokal Amerika Serikat (AS). Ketua Komtap Pembinaan dan Pengembangan Sekretariat Kadin DIY, Timotius Apriyanto mengatakan di Indonesia 60%-65% Gross Domestic Product (GDP) disumbang dari UMKM. Bahkan UMKM menyumbang 97% ketenagakerjaan di Indonesia.
Dia mengatakan UMKM di Indonesia jumlahnya juga cukup banyak, mencapai 65 juta. Sementara di DIY sekitar 345.000 UMKM, dan 210.000 di antaranya sudah punya Nomor Induk Berusaha (NIB) atau lebih dari 60%. Ini merupakan capaian tertinggi secara nasional, di mana rata-rata nasional masih di 30%.
"Secara konsep kita masuk ke ekonomi survival, menghadapi situasi ketidakpastian global akibat volatilitas geopolitik," ucapnya, Senin (14/7/2025).
Timotius mengatakan yang mesti dilakukan adalah kembali pada basic survival, yakni menguatkan ekonomi domestik yang berorientasi pada pasar domestik. Indonesia punya potensi yang besar dengan jumlah penduduknya yang mencapai 280 juta.
Melihat kondisi ini solusi pertama yang dia tawarkan adalah mendorong penggunaan produk dalam negeri. Seperti sebelumnya pada era Presiden Joko Widodo diluncurkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
"Namun sayangnya ketika konsumen disuruh memilih, kita menghadapi banjir produk dari Tiongkok, Vietnam, hingga Kamboja yang harga ritelnya itu separuh lebih rendah dari ritel kita dengan baju yang sama," ungkapnya.
Solusi kedua yang dia tawarkan adalah diversifikasi pasar ekspor, mencari segera pasar ekspor yang baru. Seperti di Eropa Timur, Timur Tengah, Afrika, dan beberapa negara di Asia.
Lebih lanjut dia mengatakan kunci dari diversifikasi pasar ekspor adalah daya saing. "Meningkatkan daya saing bisa dilakukan dengan debirokratisasi dan deregulasi. Diperlukan stimulus ekonomi sebagai terobosan," jelasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) DIY, Susilo mengatakan pasar domestik sedang tidak baik-baik saja, gempuran barang-barang dari China membuat pasar domestik lesu. Barang-barang umum seperti meja, kursi, almari yang bisa diproduksi massal dengan mesin sulit bersaing.
Ia mengatakan kekuatan teman-teman Asmindo adalah di kayu solid yang banyak sentuhan craftsman. "Kalau domestik data persen persisnya susah terdeteksi, cuma banyak keluhan sulit untuk item-item barang umum sulit bersaing dengan barang China yang membajiri," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Buruh DIY memberi rapor merah dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, menyoroti PHK, upah murah, outsourcing, dan tuntutan kenaikan upah minimum 50%.
Layanan Pasporia Imigrasi Kulon Progo di DIY Expo 2026 ramai pemohon. Masyarakat bisa mengurus paspor sekaligus berkonsultasi.
BPJS Kesehatan membantah kabar penghapusan program JKN. Peserta tetap bisa mengakses layanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku
Sebanyak 20 aliran sungai di Gunungkidul diusulkan dikeruk untuk mengurangi sedimentasi dan menekan risiko banjir saat musim hujan.
Dialog di Jogja membahas perlindungan buruh dan pekerja rumah tangga, mulai dari kebijakan upah hingga pengawasan aturan ketenagakerjaan.
Keppres pelunasan biaya haji 2027 ditargetkan terbit pekan ini. Rata-rata calon jemaah perlu menyiapkan dana sekitar Rp23 juta.