RI Akan Impor Energi dari AS Demi Tarif Trump 19 Persen, Begini Tanggapan Pakar Energi UGM

Harianjogja.com, JOGJA— Indonesia akan melakukan impor energi dari Amerika Serikat (AS) senilai 10-15 miliar dolar AS sebagai tindak lanjut dari negosiasi tarif resiprokal AS. Di mana hasil negosiasi ini menurunkan tarif resiprokal dari 32% menjadi 19%.

Menanggapi hal ini, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Tumiran mengatakan sampai saat ini faktanya Indonesia masih impor minyak besar-besaran. Sehingga pengalihan impor ke AS dari negara lain secara devisa perdagangan seharusnya tidak bermasalah.

Dia menekankan yang penting volume impor jangan meningkat. Lalu hal lain yang perlu dicermati adalah harga impor energi tersebut tetap kompetitif dan tidak menyebabkan kenaikan harga minyak domestik. "Syukur-syukur bisa turun," ucapnya, Selasa (22/7/2025).

BACA JUGA: Rancangan APBN 2026 Difokuskan untuk MBG, Sekolah Rakyat, Kesehatan Gratis hingga Ketahanan Pangan

Menurutnya swasembada energi harus dilakukan secara cepat, agar ketergantungan terhadap impor BBM dapat berkurang. Di antaranya dengan cara meningkatkan lifting minyak. Harus ada target riil, skenario dibuat tersistem, pelaku usaha diberi peran yang jelas, perlindungan hukum terhadap pengambil keputusan harus ada.

Tumiran menyebut perlindungan hukum ini penting karena untuk menaikkan lifting minyak punya resiko besar pada investasi. Eksplorasi mengandung resiko berhasil dan gagal.

"Selain itu pergerakan Energi Baru Terbarukan (EBT) harus dipercepat, terutama pergeseran pemanfaatan Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk rumah tangga, segera mungkin digeser dengan berpindah ke listrik," ungkapnya.

BACA JUGA: BPS Bakal Umumkan Data Pengangguran dan Kemiskinan Setelah Melapor ke Prabowo

Lebih lanjut dia mengatakan untuk mencapai swasembada energi, percepatan pergeseran di sektor transportasi juga harus dilakukan dengan skenario yang mendorong penciptaan lapangan kerja, penguatan industri domestik, dan penguasaan teknologi. Jangan hanya menjadikan Indonesia pasar dari produk luar.

Ia menyebut pengambil kebijakan nasional harus bekerja terintegrasi memanfaatkan para ilmuwan dan industri nasional. Menguatkan industri dalam negeri berbasis clean tersebut. Menurutnya Indonesia bisa belajar dari China. Di mana negara ini secara politik, kebijakan, dan bisnis terintegrasi membangun ekosistem industri green dalam negeri dengan optimal, memberdayakan sumber daya nasionalnya.

"Upaya ini saya lihat belum dikerjakan dengan optimal," ucap mantan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) 2009—2019.

Dia berharap dengan diturunkannya tarif Trump menjadi 19% bisa memberikan peluang ekspor RI agar semakin meningkat. Namun non tarif impor produk AS jangan sampai menghancurkan industri menengah Indonesia.

"Produk-produk yang bukan advance teknologi kita jangan sampai tidak dapat tumbuh," lanjutnya.

Melansir dari JIBI/Bisnis.com, Pertamina membenarkan telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mengimpor energi dari AS. Vice President (VP) Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengonfirmasi bahwa penandatangan MoU hanya untuk impor minyak mentah saja.

"Kerja sama berupa optimalisasi penyediaan feedstock atau minyak mentah untuk ketahanan energi nasional, serta potensi kerja sama lainnya terkait dengan sektor kilang hilir," kata Fadjar.

Fadjar pun belum bisa memerinci berapa volume impor minyak mentah tersebut. Dia juga belum bisa mengungkapkan MoU dilakukan dengan perusahaan AS mana. (**) 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.