KPK Sita Uang Rp4 Miliar dari Rumah Kadis PUPR Kota Bengkulu
KPK menyita uang tunai lebih dari Rp4 miliar dari rumah Kadis PUPR Kota Bengkulu dalam pengembangan kasus suap Bupati Rejang Lebong
Ilustrasi anggaran/APBN - Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Pagu anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) naik dari Rp3,6 triliun pada pagu indikatif menjadi Rp13 triliun pada pagu anggaran 2026 guna mendukung swasembada, serta mengakselerasi program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota Komisi IV DPR atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan sehingga tahun anggaran 2026 KKP mendapatkan peningkatan anggaran menjadi Rp13 triliun pada pagu anggaran," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Dia menyebutkan pagu anggaran Rp13 triliun tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp12,34 triliun, pinjaman dan hibah luar negeri sebesar Rp278 miliar, Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp74,93 miliar, Badan Layanan Umum (BLU) Rp217,54 miliar, dan Surat Berharga Syariah Negara Rp87,95 miliar.
Pagu anggaran tersebut berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy tanggal 24 Juli 2025 tentang Pagu Anggaran Belanja Kementerian, Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2026.
Adapun rancangan postur pagu anggaran sebagai berikut Rp12,72 triliun digunakan untuk kebutuhan belanja pegawai, operasional perkantoran dan pelaksanaan program prioritas Presiden, dan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.
BACA JUGA: Kumpulkan Data Pribadi Anak, Disney Didenda Rp144 Miliar
Selanjutnya, pembangunan pergaraman nasional, revitalisasi tambak udang rakyat, pembangunan kawasan tambak udang terintegrasi, modeling budi daya rumput laut, lobster dan bawal bintang, serta revitalisasi laboratorium jaminan mutu.
Selain itu juga diperuntukkan untuk anggaran pendidikan, peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, bantuan pemerintah dan penguatan tugas pokok dan fungsi untuk pelayanan publik.
Lebih lanjut Trenggono merinci rancangan pagu anggaran KKP tersebut, pertama Sekretariat Jenderal sebesar Rp640,56 miliar; Inspektorat Jenderal Rp98,87 miliar; Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Tangkap Rp6,25 triliun; Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp1,15 triliun; Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Rp1,04 triliun.
Lalu, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Rp276 miliar; Ditjen Pengelolaan Kelautan Rp1,39 triliun; Ditjen Penataan Ruang Laut Rp199,96 miliar; Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Rp1,39 triliun; hingga Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar Rp530,35 miliar.
Trenggono menegaskan pihaknya berkomitmen untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, profesional, dan integritas dalam mempercepat pelaksanaan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto
"Terutama dalam terwujudnya swasembada pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Dia menyebutkan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja antara Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2026 selaras dengan Visi Presiden bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045.
Selain itu mendukung pelaksanaan delapan misi Asta Cita yang menjadi agenda prioritas pembangunan nasional terutama terkait swasembada pangan, ekonomi biru, hilirisasi sumber daya alam, dan pembangunan berkelanjutan.
Kendati demikian dia meminta dukungan Komisi IV DPR RI agar dapat turut serta mengawal dan memastikan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan tepat sasaran dan selesai tepat waktu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK menyita uang tunai lebih dari Rp4 miliar dari rumah Kadis PUPR Kota Bengkulu dalam pengembangan kasus suap Bupati Rejang Lebong
Sebanyak 656 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan rangkaian Tipitaka Chanting dan Asalha Mahapuja 2570 BE/2026 di Candi Borobudur.
Prabowo meminta simulasi baru kenaikan harga minyak untuk menjaga APBN dan harga BBM subsidi tetap stabil hingga akhir 2026.
Sebanyak delapan SPPG di Gunungkidul belum beroperasi sehingga ribuan siswa masih menunggu penyaluran Program Makan Bergizi Gratis.
BRI Peduli menggelar kegiatan edukatif Hari Anak Nasional 2026 di enam sekolah penerima Program Ini Sekolahku.
Utang pemerintah melalui SBN mencapai Rp501,2 triliun hingga Juni 2026 atau 62,7% dari target APBN 2026.