Realisasi Bauran EBT Baru 14,68 Persen, ESDM Dorong PLTS Atap

Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi bauran energi baru terbarukan (EBT) tahun lalu hanya 14,68%, jauh dari target 19,5%. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap didorong jadi percepatan.

"Memang kami mendorong PLTS atap ini juga merupakan upaya untuk bisa mencapai target bauran EBT kita," ujar Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM Andriah Feby Misna di Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Menurut Feby, PLTS atap berkapasitas 1,45 megawatt peak (MWp) merupakan kapasitas yang paling besar untuk sektor komersial di ibu kota.

"PLTS atap ini menjadi simbol kepedulian kita untuk menghadirkan energi bersih dan ramah lingkungan di tengah hiruk-pikuk kota. Sekaligus memperkuat komitmen perusahaan untuk implementasi prinsip lingkungan, sosial, tata kelola atau environment, social and governance (ESG) di sektor komersial dan pembangunan," katanya.

Pemerintah Indonesia sangat berkomitmen untuk bisa melakukan upaya-upaya mitigasi gas rumah kaca. Pemerintah memiliki target jangka panjang untuk bisa menuju Net Zero Emission di tahun 2060.

"Kita mempunyai sumber energi terbarukan, sumber energi yang ramah lingkungan yang cukup banyak dan cukup bervariasi.

Dan alhamdulillah karena kita berada di daerah tropis, kita mempunyai sumber energi surya yang sangat luar biasa," kata Feby.

Kementerian ESDM melihat dari sisi potensi PLTS ini kurang lebih ada 3,3 terrawatt sebenarnya yang dimiliki Indonesia. Namun, memang saat ini kalau melihat dari sisi implementasinya baru kurang lebih 1 gigawatt yang terpasang, dan ini mencakup PLTS atap, kemudian juga PLTS terapung, dan PLTS yang terpasang di tanah (groundmounted).

"Jadi kita punya ruang (space) yang sangat besar sebenarnya untuk bisa kita manfaatkan energi surya yang ada di Indonesia," kata Feby.

Kementerian ESDM mendorong pemasangan PLTS atap dikarenakan untuk energi-energi baru terbarukan lainnya seperti pembangkit listrik hidro, panas bumi membutuhkan waktu konstruksi yang cukup panjang, serta belum lagi nantinya menghadapi berbagai masalah sosial, seperti konflik lahan.

BACA JUGA: Polri Selidiki Dugaan Pendana di Balik Kerusuhan Agustus

"Dengan PLTS atap ini kita bisa mereduksi beberapa permasalahan, seperti masalah lahan, karena lahan untuk pembangunan PLTS-nya dengan manfaatkan atap-atap bangunan yang belum termanfaatkan atau idle, sehingga konflik lahan bisa kita kurangi," ujar Feby.

Kemudian kalau melihat dari sisi harga saat ini juga untuk PLTS sudah semakin kompetitif, sehingga ini juga menjadi lebih memudahkan berbagai pihak untuk bisa mendapatkan PLTS atap.

Sebagai informasi, Pemerintah Indonesia menargetkan bauran energi baru dan terbarukan (EBT) pada 2025 dapat mencapai 17- 20 persen. Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, realisasi bauran EBT tahun lalu yang ditargetkan mencapai 19,5 persen hanya tercapai 14,68 persen.

Feby mengakui bahwa upaya transisi energi dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satunya adalah infrastruktur transmisi di negara kepulauan seperti Indonesia, yang memerlukan pembangunan interkoneksi antarpulau untuk menyeimbangkan pasokan dan permintaan.

Saat ini banyak pembangkit EBT berada di wilayah dengan permintaan rendah, sementara daerah dengan permintaan tinggi justru memiliki potensi EBT yang rendah. Tantangan lain meliputi perbaikan regulasi terkait pendanaan proyek EBT yang masih tergolong mahal dan sulit mendapatkan dukungan dari bank-bank konvensional.

Namun, Feby mengatakan pemerintah terus berupaya mendorong skema pendanaan inovatif, termasuk dari filantropi dan lembaga keuangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara