Mulai Februari, Beras SPHP Bisa Dibeli hingga 5 Pack

Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperluas batas pembelian beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi maksimal 5 pack per orang mulai Februari 2026. Kebijakan ini diambil untuk meningkatkan jangkauan dan penerimaan masyarakat terhadap beras SPHP.

Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, menyampaikan bahwa pihaknya tengah memutakhirkan petunjuk teknis penyaluran beras SPHP 2026, termasuk penyesuaian batas pembelian.

“Semula batas maksimal hanya 2 pak atau 10 kilogram. Ke depan direncanakan menjadi 5 pak atau 25 kilogram per konsumen,” kata Sarwo, Jumat (16/1/2026).

Ia menegaskan kebijakan ini baru berlaku Februari 2026. Selama Januari, aturan lama—maksimal 2 pack—masih tetap digunakan. Penyesuaian tersebut mengikuti kebijakan Kementerian Keuangan melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang memungkinkan penyaluran SPHP diperpanjang hingga 31 Januari 2026.

Menurut Sarwo, Bapanas dan Perum Bulog telah menyiapkan alokasi beras SPHP sebesar 1,5 juta ton untuk sepanjang 2026, sehingga distribusi tidak akan mengalami jeda. Kehadiran SPHP disebut penting untuk menjaga kestabilan harga beras di pasaran.

Dari Panel Harga Pangan Bapanas, terlihat pergerakan harga beras medium secara nasional mulai menunjukkan koreksi meskipun masih berdekatan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia optimistis stabilitas harga akan semakin terjaga seiring masuknya panen raya.

Dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2026, produksi beras pada Januari diperkirakan mencapai 1,79 juta ton, Februari 2,98 juta ton, dan puncak panen di Maret–April diproyeksikan masing-masing berada di level 5 juta ton.

“SPHP beras sudah kita buka untuk semua masyarakat, baik pasar modern, pasar tradisional, maupun instansi yang menjalankan program. Saat ini juga tersedia di ritel modern,” ujar Sarwo.

Ia mengajak masyarakat mencoba beras SPHP karena kualitasnya setara dengan beras medium di pasaran namun dengan harga lebih terjangkau. Jika menemukan kualitas yang kurang sesuai, masyarakat diminta segera melapor agar dilakukan penggantian.

Secara terpisah, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memastikan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berada di level 3,2 juta ton pada awal 2026. Ia menyebut stok tersebut menjadi modal kuat bagi pemerintah menjaga stabilitas harga.

“Kita harus kompak dari hulu sampai hilir. Produksi kuat, pengelolaan berjalan, dan penyerapan maksimal. Ini kunci menjaga swasembada dan melangkah ke tahap berikutnya,” kata Amran.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.