Puluhan Ribu Kopdes Merah Putih Ditarget Beroperasi April 2026

Harianjogja.com, JAKARTA—Penguatan ekonomi desa melalui koperasi memasuki tahap operasional setelah Kementerian Koperasi menargetkan puluhan ribu Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih siap beroperasi secara bertahap mulai April 2026.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan hingga Januari 2026 terdapat 27.191 Kopdes/Kel Merah Putih yang sedang dalam proses pembangunan. Pembangunan fisik koperasi beserta gudang dan perlengkapan pendukungnya diproyeksikan rampung pada Maret atau paling lambat April 2026.

Selain penyelesaian bangunan, Ferry menjelaskan kesiapan sumber daya manusia dan sistem pendukung juga tengah dipersiapkan. Pengawas, pengurus, serta sistem informasi manajemen koperasi disiapkan agar koperasi dapat langsung beroperasi seusai pembangunan fisik selesai.

“Insyaallah Maret atau paling lambat April sudah selesai bangunan fisik, gudang, dan alat kelengkapannya,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Ia menambahkan jumlah koperasi tersebut masih akan terus bertambah hingga mencapai target 80 ribu unit pada akhir tahun, sesuai arahan Presiden. Sebanyak 27 ribu Kopdes/Kel Merah Putih yang saat ini dibangun akan menjadi tahap pertama dan dalam waktu dekat akan memasuki uji coba operasional.

“Jadi nanti bertahap dan seperti yang disampaikan oleh Presiden nanti akan mencapai 80 ribu koperasi di akhir tahun ini,” ucapnya.

Program pembangunan 80 ribu Kopdes/Kel Merah Putih secara resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Juli 2025 sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi desa dan pemerataan ekonomi nasional.

Melalui program ini, koperasi diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa, memperkuat kemandirian masyarakat, serta memperluas akses layanan ekonomi di tingkat lokal.

Dari sisi pendanaan, program Kopdes/Kel Merah Putih didukung oleh berbagai sumber, mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Desa, hingga dukungan badan usaha milik negara (BUMN). Salah satu BUMN yang terlibat adalah PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) yang ditugaskan membangun gerai, gudang, dan sarana logistik koperasi.

Setiap unit koperasi mendapatkan plafon pendanaan sebesar Rp3 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp2,5 miliar dialokasikan untuk investasi capital expenditure (capex) berupa pembangunan fisik dan kelengkapan operasional, sedangkan Rp500 juta digunakan untuk biaya operasional atau operational expenditure (opex).

Infrastruktur yang disiapkan dalam setiap koperasi mencakup tujuh gerai wajib, yakni kantor koperasi, gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik desa, apotek desa, gudang berpendingin atau cold storage, serta sarana logistik.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan 80 ribu koperasi yang telah memiliki legalitas dapat beroperasi penuh pada Maret 2026, dengan pelaksanaan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kesiapan pembangunan dan operasional di lapangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara