Mulai 1 April, Kuota BBM Malaysia Dipotong

Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Malaysia mengambil langkah tegas dengan memangkas kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis RON95. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 April 2026 sebagai respons terhadap lonjakan beban subsidi energi.

Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil setelah anggaran subsidi melonjak drastis. Dari sebelumnya sekitar 700 juta ringgit, kini meningkat hingga 3,2 miliar ringgit atau setara Rp13,55 triliun.

"Insya Allah, saya akan menguraikan langkah-langkah strategis negara untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi krisis energi global dengan pendekatan yang tegas, terstruktur, dan fokus pada kepentingan rakyat," ujarnya.

Kuota BBM Dipangkas, Harga Tetap

Dalam kebijakan terbaru, kuota bulanan program subsidi Budi Madani RON95 (Budi95) untuk kendaraan pribadi dikurangi dari 300 liter menjadi 200 liter per bulan.

Meski demikian, harga eceran BBM tetap dipertahankan di level subsidi, yakni RM1,99 per liter. Langkah ini diambil agar beban masyarakat tidak meningkat secara langsung.

Pemerintah menyebut sekitar 90% masyarakat tidak akan merasakan dampak signifikan dari kebijakan ini. Hal tersebut karena konsumsi rata-rata BBM berada di kisaran 100 hingga 200 liter per bulan.

Dana hasil penghematan subsidi rencananya akan dialihkan untuk program bantuan tunai STR serta pembangunan infrastruktur publik. Kebijakan ini diharapkan tetap menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi nasional.

Pengecualian diberikan bagi sektor penting seperti transportasi daring dan logistik. Pengemudi e-hailing serta distribusi barang tetap mendapatkan kuota BBM subsidi hingga 800 liter per bulan.

Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas tarif transportasi dan distribusi logistik di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Pemerintah juga mendorong masyarakat untuk mulai menghemat penggunaan energi. Salah satu opsi yang didorong adalah penerapan kerja dari rumah (WFH) secara selektif di sektor publik dan swasta.

Selain itu, pemerintah memperketat pengawasan distribusi BBM, termasuk pembatasan pengisian diesel di wilayah Sabah dan Sarawak. Penindakan tegas terhadap praktik penyelundupan BBM di perbatasan juga akan dilakukan guna menjaga stabilitas pasokan energi nasional di tengah tekanan global yang masih berlanjut.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.