Konser hingga Festival Kuliner Bakal Dikemas Jadi Paket Wisata
Kementerian Pariwisata mengembangkan paket wisata berbasis event untuk meningkatkan kunjungan, memperpanjang lama tinggal, dan belanja wisatawan.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani (kiri), Head of Public Relations Perum Bulog Tomi Wijaya (kanan). ANTARA/HO-Bulog
Harianjogja.com, JAKARTA—Informasi yang menyebut Direktur Utama Perum Bulog menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis TNI dipastikan tidak benar. Klarifikasi ini muncul setelah beredarnya narasi yang dinilai menyesatkan di ruang publik.
Pihak Perum Bulog menegaskan kabar tersebut merupakan disinformasi yang tidak sesuai fakta. Isu ini mencuat dalam sejumlah pemberitaan yang mengaitkan jabatan Dirut Bulog dengan posisi strategis di TNI.
Head of Public Relations Perum Bulog, Tomi Wijaya, menyampaikan bantahan tegas. “Perlu kami tegaskan bahwa narasi yang menyebutkan Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani menjabat sebagai Kabais TNI adalah tidak benar dan merupakan disinformasi yang berpotensi menyesatkan publik,” katanya di Jakarta, Sabtu.
Menurutnya, penugasan Ahmad Rizal Ramdhani sebagai Direktur Utama Bulog merupakan keputusan resmi pemerintah melalui Kementerian BUMN.
Ia juga menegaskan bahwa yang bersangkutan telah berstatus purnawirawan TNI saat menjabat di Bulog. “Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, beliau telah mengundurkan diri (dari TNI) ketika ditunjuk sebagai Dirut Bulog dan saat ini sudah purnawirawan dari TNI,” tambah Tomi.
Menanggapi maraknya informasi yang tidak terverifikasi, Bulog mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menyebarkan informasi. Masyarakat diminta memastikan kebenaran sebelum membagikan informasi yang beredar.
“Dan tidak menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya,” kata Tomi.
Bulog juga menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan mandat negara di bidang ketahanan pangan secara profesional, transparan, dan akuntabel di tengah derasnya arus informasi publik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kementerian Pariwisata mengembangkan paket wisata berbasis event untuk meningkatkan kunjungan, memperpanjang lama tinggal, dan belanja wisatawan.
Aliansi Jogja Memanggil kecewa respons Sultan atas empat tuntutan, mulai dari Jaga Warga, Mandala Krida hingga dugaan kekerasan saat aksi.
DIY menyetujui Raperda perlindungan ekosistem karst. Aturan ini diharapkan menjaga lingkungan tanpa menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.
AHY menanggapi spekulasi dirinya menggantikan Gibran sebagai Wapres setelah muncul kabar pengunduran diri Wakil Presiden.
BMKG mengimbau masyarakat DIY melakukan mitigasi cuaca ekstrem saat pancaroba. Simak prediksi curah hujan hingga awal Desember 2026.
Yusril menjelaskan putusan MA membatalkan surat penyetaraan pendidikan Gibran dan berlaku sejak dokumen diterbitkan pada Agustus 2019.