Ekonom: Kenaikan BBM Non Subsidi Minim Picu Inflasi

Harianjogja.com, JOGJA—Ekonom Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Y. Sri Susilo menilai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi berpotensi memicu inflasi namun efeknya terbatas sekitar 0,02% hingga 0,08%.

Mayoritas transportasi dan logistik masih bergantung BBM subsidi sehingga pengaruh BBM non subsidi relatif minim dibanding kenaikan subsidi. "Jadi dampak dari beberapa studi yang pernah saya pelajari begitu, dampaknya relatif kecil dibanding yang kalau kenaikan untuk BBM yang subsidi," ujarnya Rabu (22/4/2026).

Harga BBM non subsidi mengikuti fluktuasi minyak dunia yang kini menyentuh di atas US$100 per barel sehingga penyesuaian tak terelakkan. Kondisi itu memaksa pemerintah harus menaikkan harga BBM nonsubsidi.

"[BBM] subsidi masih belum naik, karena pertimbangan dampak terhadap perekonomian khususnya kenaikan harga-harga barang secara umum atau inflasi, ini cukup nyata, persentasenya lebih tinggi," jelasnya. Pemerintah menahan subsidi untuk jaga stabilitas harga barang pokok meski biaya produksi Pertamina meningkat.

Pertanyaan krusial menurut Susilo adalah daya tahan APBN menanggung selisih harga subsidi. "Artinya tidak dinaikkan itu kan biaya produksinya kan sudah naik sebenarnya. Pemerintah nomboki dulu pada Pertamina supaya dijual dengan harga lama," lanjutnya. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan BBM subsidi stabil hingga akhir 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dengan stok solar, bensin, LPG di atas minimum.

"Insyaallah aman, dan sekali lagi saya katakan bahwa kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden, bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun," ujar Bahlil. Kebijakan ini jaga daya beli masyarakat rentan meski ICP minyak dunia fluktuatif. Strategi tahan subsidi sambil sesuaikan non subsidi seimbangkan beban fiskal dan stabilitas ekonomi domestik.

Kenaikan non subsidi tepat kurangi tekanan APBN tanpa ganggu konsumsi subsidi dominan. BI perkirakan dampak inflasi April hanya 0,04% dengan proyeksi tahunan tetap 1,5-3,5%.[4] Konsumen kelas atas minim terdampak sementara subsidi lindungi mayoritas pengguna transportasi harian. Kebijakan ini dorong efisiensi energi jangka panjang sambil pantau ICP global.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.