BP BUMN-Kemnaker Perkuat Perlindungan Pegawai di Tengah Transformasi

Harianjogja.com, JAKARTA — Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) bersama Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat sinergi strategis dalam rangka memastikan transformasi BUMN berjalan inklusif dan tidak merugikan pekerja.

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa proses perubahan di tubuh BUMN harus tetap menjunjung tinggi prinsip perlindungan tenaga kerja.

“Transformasi BUMN harus tetap mengedepankan perlindungan pegawai dan hubungan industrial yang sehat,” ujar Dony dalam keterangan resmi, Jumat (22/5/2026).

Transformasi BUMN Tanpa Mengorbankan Pekerja

Sinergi antara BP BUMN dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia disebut menjadi bagian penting untuk menjaga agar transformasi perusahaan pelat merah tetap berjalan profesional, berkelanjutan, dan berpihak pada pekerja.

Pemerintah menegaskan bahwa perubahan struktur, efisiensi, maupun modernisasi BUMN tidak boleh mengurangi hak-hak dasar pegawai. Prinsip “no one left behind” menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan yang dirumuskan.

Perkuat Hubungan Industrial di Lingkungan BUMN

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah juga mendorong pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit di setiap BUMN. Lembaga ini diharapkan menjadi ruang komunikasi antara manajemen dan pekerja untuk mencegah konflik hubungan industrial sejak dini.

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas internal perusahaan di tengah proses transformasi yang semakin kompleks.

Selain itu, penguatan kompetensi sumber daya manusia melalui sertifikasi profesional juga menjadi fokus utama. Upaya ini dilakukan untuk memastikan pekerja BUMN mampu beradaptasi dengan perubahan industri yang cepat.

Fokus pada SDM dan Tata Kelola Berkelanjutan

BP BUMN bersama Danantara menegaskan bahwa transformasi tidak hanya berorientasi pada peningkatan kinerja perusahaan, tetapi juga pada pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Tata kelola transformasi juga diarahkan agar lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, BUMN diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi nasional tanpa mengabaikan kesejahteraan pekerja.

Komitmen Jangka Panjang

Melalui sinergi ini, pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh proses transformasi BUMN berjalan seimbang antara kebutuhan efisiensi perusahaan dan perlindungan tenaga kerja.

Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa agenda reformasi BUMN ke depan akan lebih menekankan aspek keberlanjutan dan stabilitas hubungan industrial sebagai fondasi utama.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara