APBN 2026: Subsidi Tembus Rp203,7 Triliun, Daya Beli Dijaga

Harianjogja.com, JAKARTA — Pemerintah menggelontorkan anggaran jumbo untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Hingga 31 Mei 2026, realisasi belanja subsidi dan kompensasi dalam APBN telah mencapai Rp203,7 triliun atau setara 45,6% dari total pagu tahun ini.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan belanja tersebut menjadi instrumen utama pemerintah dalam menahan tekanan harga sekaligus memastikan masyarakat tetap bisa mengakses kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

“Belanja subsidi dan kompensasi dipastikan tetap bisa menjaga daya beli masyarakat,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Rincian Subsidi dan Kompensasi

Dari total Rp203,7 triliun tersebut, belanja subsidi tercatat sebesar Rp94,8 triliun, sementara kompensasi mencapai Rp108,9 triliun. Pemerintah juga melakukan perubahan signifikan dalam skema penyaluran kompensasi pada tahun ini.

Jika sebelumnya pembayaran dilakukan di akhir tahun, kini 70% kompensasi dibayarkan setiap bulan. Sementara sisa 30% akan dihitung dan disalurkan setelah evaluasi pada September.

Kebijakan ini, menurut Purbaya, bertujuan menjaga kesehatan arus kas perusahaan penyedia energi, terutama PT Pertamina (Persero), agar tetap mampu menjamin pasokan energi bersubsidi.

Langkah tersebut juga merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang.

Distribusi Subsidi: BBM hingga Pupuk

Pemerintah memastikan distribusi berbagai komoditas strategis tetap terjaga. Hingga Mei 2026, realisasinya meliputi:

BBM subsidi: 6,31 juta kiloliter (tumbuh 8,6%)

LPG 3 kg: 2,86 miliar kilogram (tumbuh 2,7%)

Listrik subsidi: menjangkau 43 juta pelanggan (tumbuh 2,1%)

Pupuk subsidi: 3,7 juta ton (melonjak 20,7%)

Kredit Usaha Rakyat (KUR): disalurkan kepada 1,93 juta debitur

Data tersebut menunjukkan pemerintah tidak hanya fokus pada energi, tetapi juga sektor pangan dan pembiayaan UMKM.

Belanja Negara Melonjak Tajam

Secara keseluruhan, belanja pemerintah pusat juga mengalami lonjakan signifikan. Hingga Mei 2026, realisasinya mencapai Rp1.059,3 triliun atau tumbuh 52,6% secara tahunan (year-on-year).

Belanja kementerian/lembaga (K/L) tercatat Rp517,7 triliun atau naik 58,9% (yoy), sementara belanja non-K/L mencapai Rp541,6 triliun atau tumbuh 47% (yoy).

Kenaikan ini mencerminkan percepatan program pemerintah di berbagai sektor, mulai dari perlindungan sosial, subsidi energi, hingga dukungan terhadap pelaku usaha.

Strategi Jaga Daya Beli dan Ekonomi

Pemerintah menilai kombinasi antara subsidi, kompensasi, dan percepatan belanja negara menjadi kunci menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global.

Dengan skema baru yang lebih fleksibel dan penyaluran yang dipercepat, pemerintah berharap dampak belanja negara bisa langsung dirasakan masyarakat serta pelaku usaha.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara