Kemenkeu Perpanjang Dana Rp281 Triliun di Himbara hingga Akhir 2026

Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menempatkan dana kas negara senilai Rp281 triliun di bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) hingga akhir Desember 2026. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga likuiditas perbankan agar penyaluran kredit kepada dunia usaha tetap tumbuh di tengah tingginya kebutuhan pembiayaan.

Selain memperpanjang penempatan dana tersebut, pemerintah juga menyiapkan dana siaga (standby) sebesar Rp100 triliun. Dana cadangan itu dapat digunakan sewaktu-waktu apabila sektor perbankan membutuhkan tambahan likuiditas guna mendukung aktivitas penyaluran kredit.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menjelaskan, dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang sebelumnya ditempatkan di perbankan akan tetap dipertahankan hingga penghujung tahun.

"Dana (SAL) pemerintah di perbankan akan dikembalikan lagi, yang kemarin Rp281 triliun akan dikembalikan lagi Rp281 triliun dan diperpanjang hingga akhir Desember 2026. Di samping itu ada tambahan Rp100 triliun sebagai standby in case diperlukan," kata Juda dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Menurut Juda, langkah tersebut dilakukan karena industri perbankan masih memerlukan dukungan likuiditas agar mampu menjaga laju penyaluran kredit. Permintaan pembiayaan dari dunia usaha dinilai masih cukup tinggi sehingga ketersediaan dana di sektor perbankan harus tetap terjaga.

Ia mengungkapkan, pemerintah sempat menarik dana SAL sebesar Rp110 triliun pada Juni 2026 dari total penempatan sebelumnya yang menyisakan Rp281 triliun. Kini, dana tersebut dikembalikan kembali ke bank-bank Himbara sehingga jumlah penempatan tetap berada di angka Rp281 triliun hingga akhir tahun.

Di luar dana tersebut, pemerintah telah menyiapkan tambahan dana standby senilai Rp100 triliun yang saat ini masih ditempatkan di Bank Indonesia (BI). Dengan skema itu, total dana kas negara yang sewaktu-waktu dapat mendukung likuiditas perbankan mencapai Rp381 triliun.

Pemerintah berharap kebijakan penempatan dana kas negara tersebut mampu menjaga pertumbuhan kredit nasional tetap berada pada level dua digit. Stabilitas likuiditas perbankan dinilai menjadi faktor penting agar penyaluran pembiayaan kepada dunia usaha terus berjalan dan mendukung aktivitas perekonomian.

"Kemarin di bulan Mei (2026) kredit tumbuh 11,5 persen, kami harapkan pertumbuhan kredit juga masih double digit di dalam bulan-bulan ke depan. Oleh sebab itu likuiditas memang benar-benar harus tetap terjaga di perbankan," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara