Program Rumah MBR Diperkuat, Bunga KUR Hanya 0,5 Persen

Harianjogja.com, MALANG — Pemerintah terus memperkuat program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui berbagai skema bantuan. Maruarar Sirait menegaskan, kebijakan seperti Program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, hingga penurunan bunga pembiayaan menjadi bentuk nyata keberpihakan kepada rakyat kecil.

Menurut Ara—sapaan akrabnya—program ini tidak hanya menyasar pembangunan fisik rumah, tetapi juga bertujuan mendorong perbaikan ekonomi masyarakat.

“Ini paket lengkap. Tidak hanya membangun rumah, tetapi juga memperkuat perekonomian masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya di Kota Batu, Jawa Timur, Rabu (1/7/2026).

Kuota BSPS Melonjak Tajam

Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto meningkatkan kuota BSPS secara signifikan pada 2026. Jika pada 2025 hanya 45.000 unit, tahun ini melonjak drastis menjadi 400.000 unit.

Program ini difokuskan untuk mengubah rumah tidak layak huni menjadi layak, sehingga kualitas hidup masyarakat dapat meningkat secara nyata.

KUR Perumahan Bunga Ringan

Selain BSPS, pemerintah juga menghadirkan kemudahan pembiayaan melalui KUR Perumahan. Untuk pinjaman di bawah Rp100 juta, masyarakat tidak dibebani jaminan dengan bunga hanya 0,5 persen per bulan atau 6 persen per tahun.

Kebijakan ini diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat kecil yang selama ini terkendala syarat perbankan.

Dukungan Pembiayaan dan Biaya Gratis

Pemerintah juga menurunkan bunga pembiayaan di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi 8 persen. Selain itu, sejumlah biaya administrasi seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kini digratiskan.

Langkah ini menjadi bagian dari intervensi negara untuk menekan biaya kepemilikan rumah bagi MBR.

Sertifikasi Gratis untuk 2 Juta Keluarga

Dalam kesempatan yang sama, Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa program perumahan juga diperkuat dengan sertifikasi tanah gratis.

Pemerintah menargetkan sekitar 2 juta kepala keluarga dapat menerima sertifikat setiap tahun, khususnya dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Fokus Tingkatkan Kesejahteraan

Pemerintah menegaskan komitmen untuk terus mengoptimalkan program perumahan meskipun berbagai tantangan masih dihadapi di lapangan.

“Kalau kendala pasti ada, tapi kami terus berjuang agar manfaatnya kembali ke rakyat,” kata Ara.

Dengan berbagai skema yang terintegrasi, pemerintah berharap program perumahan tidak hanya menyediakan hunian layak, tetapi juga menjadi pendorong utama peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara