Kunjungan Wisatawan Diprediksi Turun, Ini Strategi Pariwisata DIY
Dispar DIY menyiapkan lima strategi menghadapi low season September-November 2026, mulai dari event hingga paket wisata terpadu.
Ilustrasi pembelian BBM/Ist. dok. Pertamina Patra Niaga
Harianjogja.com, JOGJA—Pembelian BBM Pertalite di salah satu SPBU di Mlati, Sleman, dibatasi maksimal lima liter untuk sepeda motor setiap kali pengisian. Pertamina menyebut pembatasan tersebut merupakan inisiatif SPBU untuk membantu mengurai antrean yang meningkat.
Area Manager Communication, Relation, & CSR Regional Jawa Bagian Tengah, Taufiq Kurniawan mengatakan lonjakan antrean Pertalite membuat konsumen, khususnya pengendara sepeda motor, harus menunggu cukup lama di tengah cuaca panas.
Karena itu, pengelola SPBU mengambil inisiatif membatasi pembelian berulang agar antrean lebih cepat bergerak sekaligus memberikan kenyamanan kepada konsumen.
"Pembelian berulang ini diindikasikan nanti dimanfaatkan oleh oknum konsumen untuk kepentingan dijual kembali. Nah, kalau sudah kayak gitu kan kasihan konsumen yang mau berangkat kerja ternyata antrenya saingan sama orang yang mau ngantri untuk bensinnya dijual kembali," ujarnya, Rabu (2/9/2026).
Pertalite Dibatasi untuk Tekan Antrean
Taufiq menjelaskan kapasitas normal tangki sepeda motor rata-rata berada di kisaran empat sampai lima liter. Namun, tangki yang sudah dimodifikasi dapat memiliki kapasitas tidak normal, yakni mencapai tujuh sampai sepuluh liter.
Selain mempercepat antrean, pembatasan pembelian juga menjadi salah satu upaya SPBU untuk menjaga kuota Pertalite yang telah ditetapkan bagi masing-masing SPBU.
Menurut Taufiq, setiap SPBU berkewajiban memastikan penyaluran Pertalite tidak melebihi kuota hingga akhir tahun. Karena itu, pengelola SPBU dapat mengambil langkah yang dianggap perlu, termasuk membatasi pembelian seperti yang dilakukan SPBU Mlati.
"Setiap SPBU itu berkewajiban untuk menjaga kuotanya agar tidak jebol sampai dengan akhir tahun melebihi realisasi versus kuotanya," jelasnya.
Dia mengatakan setiap SPBU memiliki cara masing-masing untuk mengantisipasi kelebihan kuota Pertalite. Dalam kondisi antrean yang meningkat, pembatasan pembelian dinilai sebagai langkah positif karena dapat membantu konsumen yang sedang menunggu.
"Daripada dia saingan ngantri sama yang nyedotnya banyak kan mending dia dibatasi toh maksimal tangkinya motor juga segitu gitu. Jadi akan cepat transaksinya, nggak ngantri terlalu lama gitu," lanjutnya.
Konsumsi Pertalite di DIY Tumbuh 6%-7%
Taufiq mengatakan konsumsi Pertalite di DIY mengalami pertumbuhan sebesar 6%-7% per bulan pada Mei sampai Juli 2026. Kenaikan tersebut dikhawatirkan membuat realisasi konsumsi melebihi kuota hingga akhir tahun.
Menurutnya, kondisi itu membuat SPBU berupaya menjaga penyaluran agar tidak melampaui kuota, terutama ketika belum ada tambahan kuota dari Pemerintah Daerah (Pemda) yang dimintakan kepada BPH Migas.
"Pertalite di DIY itu per bulannya bisa naik 6% sampai dengan 7%. Oleh karena itu dikhawatirkan kuota ini juga akan over di akhir tahun," jelasnya.
Meski konsumsi meningkat, Taufiq memastikan ketersediaan Pertalite di DIY masih aman. Keberadaan Terminal BBM Rewulu membuat stok Pertalite dapat dijaga hingga 10–11 kali dari kebutuhan konsumsi normal.
Menurutnya, jumlah tersebut masih mencukupi meskipun terjadi lonjakan konsumsi. Sementara itu, pertumbuhan konsumsi Pertalite saat ini maksimal sekitar 7%.
"Kalau realisasi rata-rata di DIY itu 45.000 kiloliter sampai dengan 48.000 per, 48.000 kiloliter per bulan. Pertalite. Jadi kenaikannya tadi dari 45.000 ke 48.000 itu 6% sampai 7% per bulannya," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Dispar DIY menyiapkan lima strategi menghadapi low season September-November 2026, mulai dari event hingga paket wisata terpadu.
Los Pasar Brosot Kulonprogo ambruk sejak 23 Juli 2026 dan belum ditangani. DPRD mendesak solusi sementara bagi pedagang terdampak.
BPS Kota Jogja menegaskan desil DTSEN ditentukan terpusat oleh BPS pusat dari data kementerian dan lembaga, bukan pendataan langsung BPS Kota.
Proyek IKN Tahap 3 senilai Rp17,24 triliun terancam tertunda karena anggaran 2027 belum teralokasi. OIKN mengusulkan tambahan dana.
KLHK menyegel 21 perusahaan terkait karhutla di tujuh provinsi. Kalimantan Barat terbanyak dengan tujuh perusahaan yang disegel.
Tujuh kambing warga Tepus, Gunungkidul, mati dengan luka gigitan diduga akibat serangan kawanan hewan liar di tengah kemarau