Wamenkeu Juda Agung Ungkap Arah Fiskal 2027 dan Target 6 Persen

Harianjogja.com, BOGOR—Pemerintah tetap menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu arah utama kebijakan fiskal 2027. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan kebijakan tersebut akan dijalankan dengan tetap menjaga kehati-hatian agar kesinambungan fiskal tidak terganggu.

Menurut Juda, stabilitas fiskal tidak ditempatkan sebagai alasan untuk mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah justru berupaya menjaga keseimbangan antara akselerasi pertumbuhan, perlindungan masyarakat, dan kesinambungan fiskal.

“Semua pro-growth apalagi fiskal. That's the role of fiscal policy. To grow, di waktu yang sama kita harus jaga prudential,” kata Juda dalam Media Briefing APBN 2027 di Bogor, dikutip Sabtu (3/10/2026).

Prinsip kehati-hatian tersebut diperlukan agar kondisi fiskal tidak mengalami tekanan berlebihan. Menurut Juda, tekanan fiskal yang terlalu besar dapat mengganggu kepercayaan investor maupun kemampuan pemerintah memperoleh pembiayaan.

Defisit APBN 2027 Dipatok 2,4 Persen

Salah satu indikator kehati-hatian yang ditegaskan Juda adalah batas defisit anggaran di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Rasio utang pemerintah juga dijaga di bawah 60% PDB sebagaimana batas yang ditetapkan dalam regulasi.

“Indikatornya, ya defisitnya di bawah 3 persen. Saat ini kan gitu kan. Kita sepakatnya kan gitu di undang-undang. Utangnya dijaga di bawah 60%. Sekarang masih di bawah 40%,” katanya.

Dalam materi APBN 2027 yang dipaparkan Chief Economist Permata Bank Josua Pardede, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6%. Belanja negara direncanakan mencapai Rp4.106,26 triliun dengan pendapatan negara Rp3.435,1 triliun.

Dengan komposisi tersebut, defisit anggaran dipatok Rp671,16 triliun atau 2,4% PDB. Angka 2,4% tersebut juga sejalan dengan APBN 2027 yang telah disahkan, dengan pendapatan negara Rp3.435,1 triliun dan belanja negara sekitar Rp4.106,3 triliun. (Kementerian Keuangan)

Daya Beli Tetap Jadi Perhatian

Menjaga pertumbuhan ekonomi, menurut Juda, tidak dapat dipisahkan dari upaya mempertahankan daya beli masyarakat. Pemerintah tidak hanya mengejar efisiensi fiskal, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, khususnya kelompok menengah bawah.

Subsidi energi menjadi salah satu contoh kebijakan yang disebut Juda. Pemerintah berupaya memperbaiki ketepatan sasaran subsidi agar beban fiskal dapat dikendalikan tanpa mengorbankan daya beli masyarakat.

“Jadi memang kita mencoba untuk melakukan keseimbangan itu. Antara kita menjaga daya beli, menjaga growth berarti, pro-growth tadi dengan menjaga keseimbangan fiskal,” jelas Juda.

Materi APBN 2027 menunjukkan pemerintah mengalokasikan sekitar Rp261,5 triliun untuk subsidi energi. Anggaran tersebut mencakup subsidi BBM dan LPG sebesar Rp131,4 triliun serta subsidi listrik Rp130,1 triliun.

Pada saat yang sama, pemerintah menekankan pentingnya ketepatan sasaran agar efisiensi subsidi tidak mengurangi perlindungan terhadap kelompok rentan.

Inflasi Harus Tetap Terkendali

Pengendalian inflasi juga menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas fiskal. Juda menilai inflasi yang masih berada dalam sasaran pemerintah semestinya tidak mengganggu keputusan masyarakat untuk melakukan konsumsi maupun investasi.

“Kalau inflasi itu masih di dalam target range, artinya dia itu belum terlalu berdampak kepada daya beli, belum terlalu berdampak pada decision making orang di dalam belanja,” tuturnya.

Sasaran inflasi pemerintah berada pada angka 2,5% plus minus 1%. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

Asumsi inflasi 2,5% untuk 2027 juga tercantum dalam asumsi dasar makro APBN 2027 yang disepakati pemerintah dan DPR.

Investasi Jadi Pengungkit Pertumbuhan 6%

Juda menilai pencapaian target pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027 tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Investasi harus menjadi salah satu pengungkit utama untuk menutup kesenjangan menuju target tersebut.

Materi APBN 2027 mencatat pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) perlu berada di kisaran 10%-12%. Sementara itu, realisasi PMTB pada kuartal I 2026 baru mencapai 6,87% dan pada kuartal II 2026 sebesar 5,53%.

Kementerian Keuangan juga sebelumnya menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027 membutuhkan penguatan investasi. APBN ditempatkan sebagai salah satu sumber pertumbuhan yang perlu bersinergi dengan berbagai elemen perekonomian, termasuk sektor swasta.

Dengan demikian, kebijakan fiskal 2027 diarahkan untuk menjalankan dua fungsi sekaligus, yakni menjadi katalis pertumbuhan dan menjaga kredibilitas fiskal. Pemerintah tidak ingin akselerasi ekonomi dilakukan dengan mengorbankan keberlanjutan APBN.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.