Stok Pertalite Turun Jadi 16 Hari, Pemerintah Diminta Mulai Waspada

Harianjogja.com, JAKARTA—Penurunan stok bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite menjadi 16–18 hari dari kondisi normal 20–23 hari menjadi perhatian pengamat energi. Pemerintah diminta segera mengantisipasi risiko kelangkaan dengan memperkuat cadangan nasional, memastikan kelancaran distribusi, dan mengawasi konsumsi BBM bersubsidi.

Penurunan stok Pertalite yang memiliki angka oktan atau Research Octane Number (RON) 90 tersebut sebelumnya diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia.

Menurut Bahlil, kondisi itu berkaitan dengan pergeseran konsumsi masyarakat dari BBM beroktan lebih tinggi, seperti Pertamax RON 92 dan Pertamax Green RON 95, ke Pertalite yang harganya lebih ekonomis.

Saat ini, harga Pertamax dipatok Rp15.950 per liter dan Pertamax Green Rp19.150 per liter. Adapun Pertalite dijual dengan harga Rp10.000 per liter.

Pengamat kebijakan energi sekaligus Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria, menilai penurunan stok tersebut harus menjadi peringatan bagi pemerintah. Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar pergeseran konsumsi, melainkan juga menyangkut kemampuan negara menjamin ketersediaan BBM yang dibutuhkan masyarakat.

"Penurunan stok Pertalite dari kondisi normal 20–23 hari menjadi 16–18 hari harus menjadi 'alarm' bagi pemerintah," ucap Sofyano kepada Bisnis, Minggu (18/10/2026).

Pemerintah Diminta Antisipasi Risiko Kelangkaan Pertalite

Sofyano mengingatkan pemerintah agar tidak hanya bertindak ketika antrean panjang dan kelangkaan BBM sudah terjadi. Ia mendorong langkah antisipatif melalui penguatan stok nasional, kepastian impor dan distribusi, serta pemantauan konsumsi secara real time.

Di sisi lain, PT Pertamina (Persero) diminta memastikan pasokan Pertalite tetap terjaga di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Sofyano, kesenjangan harga yang lebar antara Pertalite dan BBM beroktan lebih tinggi berpotensi meningkatkan konsumsi Pertalite, sehingga menekan ketersediaan stok.

"Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat memicu kelangkaan lokal, antrean panjang, penyelewengan, hingga tekanan fiskal akibat membesarnya beban subsidi dan kompensasi," tutur Sofyano.

Ia menambahkan pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan harga dan subsidi secara terukur tanpa membebani masyarakat kecil. Menurutnya, ketahanan energi tidak boleh hanya bergantung pada asumsi bahwa pasokan BBM akan selalu aman.

Sofyano juga menilai peningkatan konsumsi Pertalite perlu diantisipasi melalui ketentuan yang lebih tegas mengenai kelompok masyarakat yang berhak menggunakannya. Pasalnya, penyaluran Pertalite selama ini masih menggunakan mekanisme subsidi terbuka.

Ia turut meminta penindakan tegas terhadap praktik penyelewengan BBM bersubsidi, termasuk dengan memberikan hukuman dan sanksi berat kepada pelaku serta pihak yang terlibat.

Pengamat Usul Cadangan BBM Ditingkatkan Jadi 40 Hari

Pandangan serupa disampaikan praktisi migas sekaligus mantan Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI), Hadi Ismoyo. Ia menilai penurunan stok Pertalite perlu menjadi peringatan agar pemerintah segera memperkuat rantai pasok BBM nasional.

Hadi menyoroti kondisi krisis energi global dan menilai cadangan BBM nasional idealnya berada di atas 20 hari. Bahkan, ia mengusulkan agar cadangan strategis ditingkatkan hingga sekitar 40 hari untuk mengantisipasi gangguan pasokan mendadak.

"Dalam kondisi krisis energi global saat ini, [pemerintah harus] bisa menambah cadangan strategis BBM nasional tidak hanya 20 hari. Namun, bisa ditingkatkan menjadi double sekitar 40 hari, untuk antisipasi kelangkaan yang mendadak terjadi," jelas Hadi.

Menurutnya, penambahan cadangan dapat dilakukan dengan membangun fasilitas penyimpanan BBM atau tank farm baru maupun menggunakan floating storage. Pembangunan fasilitas tersebut juga dapat melibatkan perusahaan swasta agar tidak terlalu membebani keuangan Pertamina.

Hadi turut memperingatkan bahwa stok Pertalite berpotensi semakin tertekan apabila kesenjangan harga dengan Pertamax tetap lebar. Kondisi tersebut dinilai dapat mendorong masyarakat terus beralih ke Pertalite karena harganya lebih terjangkau.

Karena itu, ia meminta pemerintah menindak tegas pelanggaran dalam penggunaan Pertalite, khususnya oleh kelompok masyarakat mampu yang dinilai tidak seharusnya menggunakan BBM tersebut.

Mobil Berkapasitas Mesin 1.500 CC Diusulkan Tak Pakai Pertalite

Hadi menilai perlu ada regulasi yang ketat untuk mengatur penggunaan Pertalite. Salah satu wacana yang disorot adalah pembatasan penggunaan Pertalite bagi mobil dengan kapasitas mesin 1.500 cc ke atas.

"Apa regulasinya? Sudah ada wacana dari pemerintah bahwa mobil dengan CC 1500 ke atas, seharusnya sudah tidak boleh lagi memakai Pertalite. Harus dijaga agar mereka menggunakan Pertamax non subsidi," kata Hadi.

Usulan tersebut berkaitan dengan upaya mengendalikan konsumsi Pertalite agar penyalurannya lebih tepat sasaran. Namun, pernyataan itu merupakan usulan Hadi mengenai regulasi yang perlu diperketat.

Bahlil Sebut Stok Pertalite Bisa Pulih dalam Sepekan

Sebelumnya, Bahlil menjelaskan penurunan stok Pertalite berkaitan dengan pergeseran konsumsi masyarakat ke BBM RON 90 karena perbedaan harga yang cukup besar.

“Mereka (konsumen) shifting ke BBM RON 90 karena harganya cukup berbeda, cukup ekonomis. Itu sebenarnya masalahnya,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Meski stok menurun, Bahlil menyatakan proses pencampuran BBM Pertalite masih berlangsung di kilang-kilang yang ada. Ia menargetkan stok nasional dapat kembali ke batas optimal dalam waktu sekitar satu pekan.

"Mungkin untuk mencapai di angka 20 hari itu kita butuh waktu seminggu. Tetapi, di level 16 sampai 18 hari itu kan bukan berarti kita kekurangan standar minimal, tidak begitu," katanya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut menegaskan penurunan stok hanya terjadi pada Pertalite. Sementara itu, persediaan BBM jenis lain, seperti solar, Pertamax, Pertamax Green, dan Pertamax Turbo, disebut tidak mengalami masalah.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com