Ekspor Gas ke Singapura Dipangkas, Pasokan Dialihkan ke Batam

Harianjogja.com, JAKARTA—Indonesia mulai mengurangi pasokan gas bumi ke Singapura sebesar 31 billion British thermal unit per day (BBTUD) pada Sabtu (24/10/2026). Pengurangan ekspor tersebut dilakukan untuk menjaga keandalan pasokan gas bagi pembangkit listrik di dalam negeri, terutama di Batam, Bintan, dan Sumatra.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Djoko Siswanto, menjelaskan pengurangan pasokan dilakukan melalui dua titik, yakni Natuna dan Sumatra.

Dari wilayah Natuna, volume gas yang dialihkan mencapai 15 BBTUD. Sementara itu, pasokan dari Sumatra yang tidak lagi dikirim ke Singapura mencapai 16 BBTUD. Dengan demikian, total pengurangan ekspor gas ke negara tersebut mencapai 31 BBTUD.

Djoko mengatakan gas dari Natuna dialihkan kepada PT PLN Batam melalui jaringan pipa WNTS–Pulau Pemping–Batam. Adapun gas dari Sumatra disalurkan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Batam, Bintan, dan Sumatra melalui pipa milik PT Transportasi Gas Indonesia (TGI).

"Dalam rangka menjaga kehandalan pasokan gas dalam negeri untuk kelistrikan, mulai hari ini pasokan gas ke Singapura dialihkan ke dalam negeri," kata Djoko kepada Bisnis, Sabtu (24/10/2026).

Menurut Djoko, pengalihan pasokan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Pasal 8 ayat (1), yang mengatur prioritas pemanfaatan gas bumi untuk kepentingan dalam negeri.

"Selanjutnya kami akan pantau terus perkembangannya secara harian," katanya.

Pemerintah Evaluasi Kontrak Ekspor Gas

Sebelumnya, pemerintah membuka opsi untuk menghentikan kontrak ekspor gas ke negara tetangga demi memastikan kebutuhan energi dalam negeri terpenuhi.

Wacana tersebut mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia harus berada dalam posisi survival atau bertahan menghadapi tekanan global.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, menyebut arahan itu perlu diterjemahkan ke dalam program kementerian yang memastikan kepentingan nasional tetap terjaga.

“Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga. Karena kan harus survival, harus memenuhi dulu kebutuhan dalam negeri,” ujar Bahlil seusai rapat kabinet, Rabu (21/10/2026).

Dalam kesempatan lain, Bahlil kembali menyampaikan kemungkinan tidak memperpanjang kontrak ekspor gas kepada negara yang dinilai tidak menghargai hubungan kerja sama dengan Indonesia. Dia mengatakan pemerintah akan mengevaluasi kontrak jual beli gas dengan negara lain.

"Saya akan melakukan evaluasi kontrak dengan negara-negara lain yang tidak kooperatif, yang tidak saling menghargai antara hubungan sesama negara. Ya, saya akan melakukan evaluasi," ucap Bahlil.

Bahlil, yang juga menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menegaskan pemerintah tidak segan menghentikan ekspor kepada negara yang dinilai tidak kooperatif. Namun, dia tidak merinci kriteria negara yang masuk kategori tersebut.

Dia juga memberi sinyal bahwa kelanjutan ekspor gas akan mempertimbangkan komunikasi dan hubungan antarpemerintah.

"Jangan di saat mereka butuh baru mereka datang untuk memohon. Di saat ada persoalan lain yang sesungguhnya itu mampu dibicarakan dengan baik-baik seperti saudara yang tidak tahu adat saja. Ini yang kita tidak mau," tuturnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis