UMP 2027 Mengacu UU Baru, Ini Formula Penghitungannya

Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan penghitungan upah minimum provinsi (UMP) 2027 mengacu pada ketentuan baru dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi tersebut telah diundangkan pada 28 Oktober 2026.

Yassierli menyampaikan hal itu saat ditanya mengenai perkembangan penetapan UMP di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin. Menurut dia, ketentuan mengenai pengupahan sudah tercantum dalam undang-undang tersebut.

“Kan undang-undang barunya sudah keluar,” ujar Yassierli.

Saat ditanya apakah formula penghitungan upah minimum masih sama dengan aturan sebelumnya, Yassierli meminta masyarakat merujuk langsung pada beleid terbaru.

“Sudah ada di undang-undang terkait dengan upah, tinggal dilihat di situ,” katanya.

Formula UMP Mempertimbangkan Tiga Variabel

Ketentuan penghitungan upah minimum tercantum dalam Pasal 139 UU Nomor 27 Tahun 2026. Dalam pasal tersebut, penghitungan upah minimum dilakukan menggunakan formula penghitungan upah minimum atau kebutuhan hidup layak (KHL).

Formula penghitungan upah minimum mempertimbangkan tiga variabel, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Besaran indeks tertentu ditetapkan dengan batas bawah 0,5 dan batas atas 1.

Pasal 139 ayat (4) juga mengatur bahwa penentuan upah minimum didasarkan pada nilai tertinggi antara hasil formula penghitungan upah minimum dan kebutuhan hidup layak yang disepakati dewan pengupahan daerah.

Sementara itu, Pasal 138 menyebutkan penetapan upah minimum harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.

Survei KHL Menjadi Dasar Rekomendasi Upah

Untuk menentukan kebutuhan hidup layak, lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan statistik melaksanakan survei pada tingkat provinsi serta kabupaten/kota.

Hasil survei tersebut menjadi salah satu dasar bagi dewan pengupahan daerah dalam menyusun rekomendasi besaran upah minimum kepada gubernur.

Meski kerangka penghitungan upah minimum telah tercantum dalam UU Nomor 27 Tahun 2026, ketentuan teknis pelaksanaannya masih memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Hal itu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 139 ayat (5) UU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Upah minimum merupakan jaring pengaman sosial yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi daya beli pekerja dan memastikan pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL) dasar bagi mereka beserta keluarnyanya.

Kebijakan ini biasanya ditinjau dan disesuaikan setiap tahun dengan mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi makro, seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta produktivitas nasional atau daerah. Di satu sisi, kenaikan upah minimum sangat dinantikan oleh para pekerja karena dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup.

Namun, di sisi lain, kebijakan ini sering kali memicu perdebatan di kalangan pengusaha, terutama sektor padat karya, yang khawatir peningkatan biaya tenaga kerja akan berdampak pada efisiensi operasional, penurunan daya saing, atau potensi pengurangan tenaga kerja.

Oleh karena itu, penetapan upah minimum selalu berupaya mencari titik keseimbangan antara perlindungan hak buruh dan kelangsungan iklim investasi serta dunia usaha.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara