Menkeu: PNBP Tembus Rp551,8 Triliun hingga Oktober 2026, Lampaui Target APBN

Harianjogja.com, JAKARTA— Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp551,8 triliun hingga Oktober 2026. Realisasi tersebut setara 120% dari target APBN 2026 dan tumbuh 37% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan capaian PNBP tersebut turut ditopang penerimaan yang bersifat satu kali atau one-off. Salah satu kontribusi terbesarnya berasal dari penertiban kawasan hutan yang telah menghasilkan penerimaan lebih dari Rp55 triliun.

Hal itu disampaikan Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Selain penertiban kawasan hutan, sejumlah komponen penerimaan lain juga berkontribusi terhadap capaian PNBP.

Pendapatan SDA Capai Rp256,1 Triliun

Dari sektor sumber daya alam (SDA), realisasi penerimaan hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp256,1 triliun atau tumbuh 23,3% secara tahunan. Kenaikan tersebut antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya harga komoditas.

"Harganya tinggi makanya PNBP-nya juga meningkat," kata Suahasil.

Secara terperinci, penerimaan SDA terdiri atas pendapatan dari sektor minyak dan gas (migas) sebesar Rp105,1 triliun. Sementara itu, penerimaan dari sektor nonmigas mencapai Rp150,9 triliun.

Komponen PNBP lainnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (KND) dengan realisasi Rp58 triliun. Penerimaan ini bersumber dari surplus Bank Indonesia (BI) serta dividen special mission vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan.

Adapun PNBP dari kementerian/lembaga (K/L) telah mencapai Rp130 triliun. Angka tersebut sudah melampaui proyeksi dalam laporan semester (lapsem), meskipun masih terdapat tambahan penerimaan Rp6,1 triliun yang perlu diupayakan.

Sementara itu, pendapatan badan layanan umum (BLU) tercatat sebesar Rp107,7 triliun hingga Oktober 2026.

Pendapatan Negara Capai Rp2.618 Triliun

Secara keseluruhan, pendapatan negara hingga Oktober 2026 mencapai Rp2.618 triliun atau 83% dari target APBN. Penerimaan perpajakan menjadi salah satu komponen utama dengan realisasi Rp2.064 triliun atau tumbuh 20,8% secara tahunan.

Penerimaan perpajakan tersebut terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp1.796,8 triliun atau 76,2% dari target APBN. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp267,2 triliun atau 79,5% dari target.

Dari sisi pengeluaran, belanja negara telah mencapai Rp2.997,2 triliun. Nilai tersebut tumbuh 15,6% secara tahunan atau setara 78% dari pagu APBN 2026.

Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp2.343,6 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas belanja kementerian/lembaga sebesar Rp1.239,1 triliun dan belanja nonkementerian/lembaga Rp1.104,5 triliun.

Adapun transfer ke daerah (TKD) telah mencapai Rp653,6 triliun.

Dengan perkembangan pendapatan dan belanja tersebut, APBN hingga akhir Oktober 2026 mencatatkan defisit sebesar Rp379,3 triliun atau 1,47% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Di sisi lain, keseimbangan primer mencatatkan surplus Rp114,8 triliun. Capaian itu berbalik dari desain awal APBN yang menetapkan keseimbangan primer defisit sebesar Rp89,7 triliun.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara