Kepala Sekolah Daycare Little Aresha Divonis 5 Tahun Penjara
Kepala Sekolah Daycare Little Aresha Anita Palupi Indahsari divonis lima tahun penjara dan denda Rp510 juta dalam kasus kekerasan serta penelantaran anak.
Ilustrasi, pekerja menunjukkan kartu ATM dan uang saat menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU)./Antara-Novrian Arbi/wsj\r\n
Harianjogja.com, JAKARTA—Kepastian pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000 masih menjadi perhatian pekerja pada pertengahan November. Pemerintah menyatakan persiapan penyaluran bantuan untuk periode Oktober-Desember 2026 telah memasuki tahap finalisasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dengan perkiraan pencairan pada November hingga Desember 2026.
Bantuan tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja. Namun, sebelum dana disalurkan, masih ada tahapan penyelesaian data di Kemenkeu yang kemudian dilanjutkan dengan validasi dan verifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli sebelumnya menjelaskan bahwa data calon penerima BSU periode Oktober-Desember 2026 masih dalam proses finalisasi di Kemenkeu. Setelah tahap tersebut selesai, Kemnaker akan melakukan pemeriksaan kembali untuk memastikan data penerima sesuai ketentuan.
Mengutip akun Instagram resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (@perekonomianri), pemerintah memastikan BSU 2026 akan disalurkan dalam waktu dekat, yakni pada November hingga Desember 2026.
Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari stimulus ekonomi kuartal IV 2026. Meski demikian, tanggal pasti pencairan belum diumumkan.
Kemenko Perekonomian menyampaikan bahwa regulasi dan persiapan data telah memasuki tahap akhir.
“Sekarang regulasi dan persiapan datanya sudah masuk tahap final. Tanggal pencairannya sebentar lagi. Di bulan November atau Desember tahun ini,” keterangan Kemenko Perekonomian dikutip dari Instagram @perekonomianri, Senin (16/11/2026).
Setiap pekerja yang memenuhi persyaratan berhak menerima BSU sebesar Rp300.000 per bulan. Karena bantuan diberikan sekaligus untuk tiga bulan, yaitu Oktober, November, dan Desember 2026, total dana yang diterima masing-masing pekerja mencapai Rp900.000.
Meskipun persiapan penyaluran disebut sudah memasuki tahap final, pemerintah belum memastikan komposisi kelompok masyarakat yang akan menerima BSU 2026, termasuk apakah pekerja dari kalangan kelas menengah masuk dalam daftar penerima.
Menaker Yassierli sebelumnya menyampaikan bahwa proses pendataan masih difinalisasi oleh Kemenkeu. Setelah selesai, Kemnaker akan melakukan validasi dan verifikasi ulang terhadap calon penerima.
Proses tersebut juga mencakup pemutakhiran serta pembersihan data dari BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan subsidi upah diberikan kepada pekerja yang memenuhi persyaratan dan tepat sasaran.
Dengan demikian, status finalisasi data di Kemenkeu menjadi salah satu tahapan yang perlu dituntaskan sebelum Kemnaker melanjutkan proses penetapan penerima dan penyaluran bantuan.
Tidak semua pekerja otomatis mendapatkan bantuan sebesar Rp900.000. Pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan bagi calon penerima BSU 2026.
Berikut kriteria pekerja yang berhak menerima bantuan:
Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Peserta Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026.
Memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau sebesar Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Tidak sedang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU.
Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Ketentuan pemberian BSU 2026 tersebut telah diatur dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 beserta petunjuk teknis pelaksanaannya.
Pekerja juga tidak perlu melakukan pendaftaran secara manual melalui situs web tertentu untuk mendapatkan bantuan. Penentuan penerima dilakukan berdasarkan data yang diproses dan diverifikasi oleh pemerintah.
Pekerja dapat memantau perkembangan pencairan sekaligus mengecek status penerima melalui kanal resmi BSU Kemnaker di alamat berikut:
Pengecekan status penerima BSU 2026 dilakukan menggunakan 16 digit NIK yang valid. Namun, berdasarkan informasi pada Senin (16/11/2026), kolom pengecekan menggunakan NIK pada laman tersebut belum dapat diisi.
Karena itu, pekerja diimbau terus memantau pengumuman resmi melalui kanal komunikasi Kemnaker. Selain mengecek secara mandiri ketika akses telah dibuka, pekerja juga dapat menanyakan informasi status penerimaan BSU kepada HRD perusahaan masing-masing.
Setelah proses penetapan penerima selesai, penyaluran BSU dapat dilakukan melalui rekening bank Himbara, yakni BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Khusus penerima di wilayah Aceh, penyaluran juga dapat dilakukan melalui BSI.
Pekerja yang tidak mempunyai rekening bank Himbara tetap memiliki alternatif pencairan melalui PT Pos Indonesia (Persero).
Untuk memperlancar proses penyaluran, pekerja diimbau memastikan rekening bank yang digunakan masih aktif. Dengan demikian, penerima dapat mempersiapkan diri sembari menunggu pengumuman resmi mengenai jadwal pencairan dan pembukaan layanan pengecekan penerima BSU 2026.
Sampai Senin (16/11/2026), pemerintah belum menetapkan tanggal pasti pencairan. Informasi yang disampaikan Kemenko Perekonomian masih menyebut penyaluran diperkirakan berlangsung pada November atau Desember 2026.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Kepala Sekolah Daycare Little Aresha Anita Palupi Indahsari divonis lima tahun penjara dan denda Rp510 juta dalam kasus kekerasan serta penelantaran anak.
Kebakaran melanda Kampung Cipaler Babakan, Lebak, Banten. Sebanyak 35 bangunan milik warga Badui Luar hangus dan terdampak.
The Climate Project Indonesia meluncurkan dua buku berbahasa Inggris tentang lingkungan dan perubahan iklim dalam COP31 di Antalya, Türkiye.
Pengembangan wisata berkelanjutan membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mengelola destinasi.
Suahasil Nazara membantah anggaran MBG dipotong. Pagu 2026 turun menjadi Rp268 triliun seiring perbaikan tata kelola program.
Pengawasan terhadap wakil rakyat tidak semestinya berhenti setelah masyarakat memberikan suara dalam pemilu. Warga perlu terus mengawal kinerja anggota dewan