BSU 2026 Tidak Cair? Ini Penyebab dan Syarat yang Perlu Dicek

Harianjogja.com, JOGJA—Pekerja yang belum menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000 perlu memeriksa kembali persyaratan dan data kepesertaan sebelum menyimpulkan bantuan tidak cair. Status aktif BPJS Ketenagakerjaan, kesesuaian upah, hingga validitas rekening menjadi sejumlah hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyaluran.

BSU 2026 diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, yakni untuk periode Oktober hingga Desember. Bantuan tersebut dibayarkan sekaligus sehingga pekerja yang ditetapkan sebagai penerima akan memperoleh total Rp900.000.

Ketentuan penyaluran diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 mengenai Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.

Meski demikian, pekerja tidak otomatis memperoleh bantuan hanya karena memenuhi satu atau beberapa kriteria. Data calon penerima tetap melalui proses verifikasi dan penetapan berdasarkan ketentuan pemerintah.

Berikut sejumlah hal yang perlu diperiksa ketika BSU 2026 belum diterima.

1. Tidak memenuhi persyaratan penerima BSU 2026

Penyebab pertama yang perlu diperiksa adalah kesesuaian persyaratan penerima. Pasal 3 Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 mengatur kriteria pekerja atau buruh yang berhak memperoleh subsidi upah.

Persyaratan penerima BSU 2026 meliputi:

• Warga negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

• Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan kategori penerima upah (PU) sampai dengan Agustus 2026.

• Menerima gaji atau upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan atau sebesar upah minimum yang berlaku di wilayah tempat bekerja.

• Bukan aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Batas upah tersebut memiliki penyesuaian untuk pekerja di daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih tinggi dari Rp3.500.000. Dalam kondisi itu, batas upah penerima mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.

Sementara itu, pekerja di daerah yang tidak menetapkan UMK menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan mekanisme pembulatan yang sama.

Upah yang menjadi dasar penentuan penerima mengacu pada penghasilan terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Komponen yang diperhitungkan meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap.

Dengan demikian, pekerja yang tidak memenuhi salah satu kriteria tersebut berpotensi tidak ditetapkan sebagai penerima BSU 2026.

2. Status BPJS Ketenagakerjaan tidak aktif

Status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi faktor penting dalam penentuan calon penerima BSU. Aturan terbaru mensyaratkan pekerja terdaftar sebagai peserta aktif kategori penerima upah hingga Agustus 2026.

Pekerja yang tidak tercatat sebagai peserta aktif sampai batas waktu pendataan tersebut berpotensi tidak memenuhi persyaratan bantuan.

Selain memeriksa status kepesertaan, pekerja perlu memastikan perusahaan telah melaporkan data upah dan kepesertaan secara benar. Data dari pemberi kerja menjadi salah satu dasar pemerintah dalam memproses calon penerima.

Jika terdapat ketidaksesuaian, pekerja dapat meminta konfirmasi kepada bagian personalia atau perusahaan. Pekerja juga dapat menghubungi BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan status kepesertaan dan data yang tercatat.

Perlu diperhatikan, perubahan status setelah Agustus 2026 tidak serta-merta mengubah data yang digunakan sebagai dasar penentuan penerima dalam program ini.

3. Data rekening tidak sesuai atau bermasalah

Kendala berikutnya berkaitan dengan rekening yang digunakan untuk menerima bantuan. Rekening yang tidak aktif, sudah ditutup, atau memiliki data identitas tidak sesuai dapat menghambat proses transfer.

Pusat bantuan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pernah mencantumkan sejumlah kendala rekening dalam informasi penyaluran BSU, antara lain:

• Data rekening terduplikasi.

• Rekening sudah ditutup.

• Rekening berstatus pasif atau tidak aktif.

• Data rekening tidak valid.

• Rekening dibekukan.

• Data rekening tidak sesuai dengan NIK.

• Rekening tidak terdaftar.

Namun, daftar tersebut tercantum dalam artikel pusat bantuan Kemnaker yang diperbarui pada 9 September 2022. Karena berasal dari informasi program terdahulu, daftar itu tidak dapat langsung dianggap sebagai ketentuan khusus BSU 2026 atau alasan otomatis seseorang gugur sebagai penerima.

Meski demikian, pekerja tetap perlu memastikan rekening yang digunakan masih aktif dan data pemiliknya sesuai dengan identitas kependudukan. Jika terdapat masalah, konfirmasi dapat dilakukan kepada bank terkait.

Penyaluran BSU 2026 dijadwalkan melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni BRI, BNI, BTN, dan Bank Mandiri, serta PT Pos Indonesia. Pekerja perlu mengikuti informasi penyaluran resmi untuk mengetahui mekanisme yang berlaku bagi masing-masing penerima.

4. Status penerimaan bantuan lain perlu diperiksa

Penerimaan bantuan pemerintah lain juga kerap disebut dalam informasi mengenai kendala penyaluran BSU. Pusat bantuan Kemnaker yang diperbarui pada September 2022, misalnya, mencantumkan Kartu Prakerja, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Akan tetapi, pekerja tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa penerimaan bantuan tersebut otomatis membuat mereka tidak berhak memperoleh BSU 2026. Informasi itu berasal dari pusat bantuan program terdahulu sehingga penerapannya harus dibedakan dengan ketentuan terbaru.

Dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, pekerja yang tidak sedang menerima PKH pada periode sebelum penyaluran BSU disebut sebagai kelompok yang diprioritaskan.

Artinya, ketentuan tersebut merupakan prioritas dalam penentuan penerima, bukan pernyataan bahwa semua pekerja yang menerima PKH otomatis dilarang mendapatkan BSU.

Pekerja tetap perlu melihat hasil verifikasi dan penetapan pemerintah berdasarkan seluruh persyaratan yang berlaku.

Cara Cek Status Penerima BSU 2026

Pekerja dapat memantau informasi penyaluran melalui laman resmi Kemnaker di alamat https://bsu.kemnaker.go.id/. Situs tersebut memuat informasi program, persyaratan, serta bagian pengecekan NIK penerima.

Namun, laman resmi BSU menyatakan mekanisme pengecekan status penerima 2026 akan diumumkan secara resmi oleh Kemnaker. Karena itu, pekerja perlu mengikuti pembaruan informasi di situs tersebut dan tidak menganggap prosedur pengecekan tahun sebelumnya sebagai mekanisme yang sudah dipastikan berlaku.

Pada penyaluran terdahulu, pengecekan dilakukan dengan memasukkan 16 digit NIK, mengisi kode keamanan atau captcha, kemudian memilih tombol untuk memeriksa status. Langkah tersebut tidak boleh dianggap sebagai prosedur final BSU 2026 sebelum ada pengumuman resmi.

Kemnaker juga menyampaikan bahwa pekerja tidak perlu mendaftar secara mandiri untuk mendapatkan BSU. Data calon penerima berasal dari BPJS Ketenagakerjaan dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekerja sebaiknya hanya mengakses informasi melalui situs dan kanal resmi pemerintah. Hindari tautan tidak dikenal yang meminta data pribadi, biaya administrasi, atau pendaftaran dengan iming-iming pencairan BSU.

Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, pekerja dapat menghubungi pusat layanan Kemnaker melalui nomor 1500 630. Dengan memeriksa persyaratan, status kepesertaan, dan informasi rekening, pekerja dapat mengetahui hal-hal yang perlu dikonfirmasi sambil menunggu proses penetapan penerima BSU 2026.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.