Kasus Penyadapan Prabowo, Polri Telusuri Potensi Tersangka Baru Selain Listyo Sigit Cs
Polri mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Foto ilustrasi upah minimum, dibuat menggunakan Artificial Intelligence.
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah menetapkan 21 November 2026 sebagai batas akhir penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2027. Setelah itu, pemerintah daerah memiliki tenggat waktu lanjutan untuk menetapkan upah minimum sektoral provinsi serta upah minimum kabupaten/kota.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan batas penetapan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) adalah lima hari setelah tenggat UMP. Sementara itu, penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) paling lambat 25 November 2026.
Adapun batas penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) diberikan tambahan waktu lima hari setelah tenggat UMK.
“Tanggal 21 November itu adalah batas penetapan upah minimum provinsi. Lima hari sesudah tanggal 21 adalah batas untuk upah minimum sektoral provinsi. Batas untuk upah minimum kota/kabupaten adalah 25 November, tambah lima hari untuk upah minimum sektoral kota dan kabupaten,” kata Menaker dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Kemnaker Sudah Berkoordinasi dengan Kepala Daerah
Menjelang pemberlakuan upah minimum 2027, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah.
Koordinasi tersebut melibatkan gubernur, bupati, wali kota, hingga kepala dinas terkait yang bertanggung jawab dalam proses penetapan upah minimum tahun depan.
Yassierli mengatakan pemerintah juga telah mengirimkan surat edaran yang memuat data ekonomi dan ketenagakerjaan sebagai bahan pertimbangan penetapan upah.
“Surat edaran juga sudah kami sampaikan kemarin, berisikan data-data terkait dengan ekonomi dan ketenagakerjaan,” ujar dia.
Data tersebut menjadi salah satu panduan bagi pemerintah daerah dalam menentukan upah minimum sektoral serta memperkirakan besaran kebutuhan hidup layak (KHL).
Menurut Yassierli, seluruh bahan yang diperlukan sudah disampaikan kepada pimpinan daerah dan Dewan Pengupahan Daerah.
“Semua bahan-bahan itu sudah ada di pimpinan daerah dan sudah ada di Dewan Pengupahan Daerah. Jadi dari segi waktu sebenarnya cukup, kita tunggu,” katanya.
Ini Dasar Hukum dan Formula Penghitungan UMP 2027
Penetapan upah minimum 2027 mengacu pada Pasal 137 hingga Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.
Yassierli menjelaskan terdapat tiga variabel utama yang menjadi pertimbangan dalam penghitungan upah minimum, yakni kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.
Formula penghitungan tersebut menggunakan sejumlah indikator, meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.
Untuk mendukung ketepatan penghitungan, Kemnaker sedang menyiapkan estimasi KHL dengan memanfaatkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).
Estimasi KHL tersebut mencakup empat kelompok kebutuhan, yaitu pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.
Pemerintah tidak hanya menyusun estimasi KHL untuk tingkat provinsi. Penghitungan juga dilakukan pada tingkat kabupaten/kota menggunakan pendekatan klasterisasi berdasarkan 11 parameter karakteristik daerah.
Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menggunakan estimasi KHL tersebut sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam proses penetapan upah minimum.
Dia juga mengingatkan pentingnya dialog sosial agar aspirasi seluruh pemangku kepentingan di masing-masing daerah dapat terserap dalam pembahasan upah minimum 2027.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Polri mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
KDM akan mengerahkan aparat keamanan untuk menjaga aktivitas pabrik BYD di Subang menyusul aksi ormas yang mempersoalkan rekrutmen tenaga kerja.
Pemkab Bantul menargetkan pembersihan 2.400 pohon di zona inti gumuk pasir Barchan dengan dukungan Danais DIY sebesar Rp300 juta.
Kapolri membenarkan FBI meminta bantuan Polri mendalami dugaan penyelundupan chip Nvidia ke China melalui Indonesia. Penindakan belum dilakukan.
Sebanyak 1.780 atlet dan 457 official meramaikan gelaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Korps Pegawai Republik Indonesia (Kopri) Jawa Tengah 2026
Empat rumah di Gunungkidul rusak akibat angin kencang sejak hujan mulai turun. BPBD mengingatkan warga mewaspadai potensi bencana.