Koperasi Bisa Bangun Kilang Minyak Goreng, Ini Risiko yang Mengintai

Newswire
Newswire Kamis, 19 November 2026 12:17 WIB
Koperasi Bisa Bangun Kilang Minyak Goreng, Ini Risiko yang Mengintai

Ilustrasi minyak goreng merek Minyakita. - dok/Kemendag

Harianjogja.com, JAKARTA—Rencana pemerintah mendorong koperasi memiliki kilang atau refinery minyak goreng secara mandiri pada 2027 dinilai berpeluang memperkuat posisi petani sawit dan menekan harga di tingkat konsumen. Namun, ekonom mengingatkan sejumlah risiko yang perlu diperhitungkan, mulai dari pasokan bahan baku, kebutuhan modal, hingga tata kelola usaha.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono sebelumnya mengungkapkan rencana agar koperasi memiliki pabrik minyak goreng sendiri pada 2027. Produk yang dihasilkan nantinya akan dipasarkan melalui jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

"Outlet-nya sudah punya. Kita bisa bayangkan ada puluhan ribu outlet Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang bisa menjual minyak goreng milik koperasi sendiri,” kata Ferry dalam Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia yang digelar Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) di Jakarta, Rabu (28/10/2026), dikutip dari Antara.

Ferry menjelaskan, strategi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat hilirisasi industri kelapa sawit sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi petani. Melalui pengolahan dan pemasaran produk oleh koperasi, petani diharapkan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan hanya berada pada rantai pasok bahan baku.

Selama ini, industri sawit dinilai masih didominasi perusahaan besar. Karena itu, pengembangan usaha pengolahan melalui koperasi diharapkan dapat memperluas keterlibatan petani dalam kegiatan industri.

Ekonom Ingatkan Kebutuhan Modal dan Pasokan CPO

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Andalas (Unand), Syafruddin Karimi, menilai target koperasi memiliki pabrik minyak goreng pada 2027 relevan. Meski demikian, pelaksanaannya membutuhkan seleksi proyek secara ketat agar investasi tidak justru membebani anggota koperasi maupun negara.

Menurut Syafruddin, pengembangan usaha tersebut sejalan dengan fungsi koperasi untuk meningkatkan manfaat ekonomi bagi anggota, termasuk petani sawit. Namun, pengoperasian kilang membutuhkan pasokan Crude Palm Oil (CPO), teknologi pengolahan, modal kerja, serta pasar yang memadai.

Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menunjukkan produksi CPO Indonesia mencapai 51,66 juta ton pada 2025. Angka tersebut meningkat dibandingkan produksi 2024 yang tercatat 48,16 juta ton.

Kendati produksi nasional cukup besar, Syafruddin mengingatkan bahwa kondisi itu tidak otomatis menjamin kelayakan setiap proyek pabrik milik koperasi.

"Pemerintah sebaiknya membentuk konsorsium koperasi berdasarkan sentra produksi dan kebutuhan pasar," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (17/11/2026).

Dia menilai pembangunan kilang harus melibatkan pengelola profesional yang mampu menyusun studi kelayakan dan kontrak pembelian dengan volume terukur. Apabila menggunakan anggaran publik, pendanaan juga perlu disertai persyaratan yang jelas, transparansi, serta audit independen.

Menurut Syafruddin, manfaat bagi negara tidak cukup diukur dari jumlah kilang yang dibangun. Keuntungan justru akan muncul apabila proyek mampu meningkatkan produktivitas, penerimaan pajak, penciptaan lapangan kerja, dan mengurangi kebocoran distribusi.

“Negara memperoleh manfaat ketika koperasi menciptakan surplus, bukan sekadar memiliki cerobong,” imbuhnya.

Kapasitas Menganggur hingga Beban Utang Jadi Ancaman

Pabrik minyak goreng milik koperasi berpotensi memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Petani juga berpeluang memperoleh bagian keuntungan dari kegiatan pengolahan maupun pemasaran produk.

Selain itu, kegiatan pendukung seperti pengemasan, pergudangan, transportasi, dan perdagangan lokal dapat ikut berkembang. Namun, Syafruddin mengingatkan kegagalan investasi berisiko memindahkan beban kerugian kepada anggota koperasi dan negara.

Dia mengidentifikasi empat risiko utama dalam pembangunan kilang minyak goreng koperasi, yakni kapasitas produksi yang menganggur, biaya energi, utang, dan persoalan tata kelola.

Risiko tersebut dapat semakin besar ketika harga CPO bergejolak sehingga mempersempit margin usaha pengolahan. Selain itu, jaminan pemerintah yang diberikan tanpa disiplin kredit berpotensi memunculkan moral hazard dan kewajiban tersembunyi.

Karena itu, Syafruddin meminta pemerintah menguji arus kas dan sensitivitas proyek terhadap perubahan harga. Nilai investasi, subsidi, penjaminan, hingga penerima manfaat akhir juga perlu dibuka secara transparan.

Sebagai langkah awal, koperasi dapat mempertimbangkan usaha pengemasan sebelum mengalokasikan dana untuk membangun kilang berskala besar. Pendekatan bertahap tersebut dinilai dapat membantu mengukur kesiapan pasar dan kemampuan pengelolaan usaha.

Belum Tentu Langsung Membuat Minyak Lebih Murah

Kepemilikan pabrik minyak goreng oleh koperasi juga berpotensi menekan harga jual. Namun, Syafruddin menegaskan penurunan harga tidak akan terjadi secara otomatis hanya karena koperasi memiliki fasilitas pengolahan sendiri.

Harga eceran minyak goreng dipengaruhi berbagai komponen, mulai dari harga CPO, energi, kemasan, logistik, hingga margin perdagangan. Bahkan, kilang dengan skala produksi kecil berpotensi menghasilkan biaya pengolahan per liter yang lebih tinggi.

Jaringan gerai KDMP memang dapat membantu memangkas biaya distribusi di wilayah tertentu. Namun, efektivitasnya bergantung pada volume penjualan, efisiensi pengadaan, serta tingkat persaingan di masing-masing daerah.

Syafruddin meminta pemerintah membandingkan harga produk koperasi dengan harga pasar secara terbuka. Subsidi juga tidak boleh digunakan untuk menutupi biaya produksi sebenarnya.

Kontrak pasokan jangka menengah dapat menjadi salah satu cara meredam gangguan bahan baku dalam periode tertentu. Di samping itu, pengawasan mutu dan takaran diperlukan untuk melindungi konsumen sekaligus menjaga kepercayaan pasar.

"Manfaat harga terbesar mungkin muncul melalui distribusi efisien, bukan pembangunan kilang. Minyak murah yang dibiayai kerugian tersembunyi bukanlah efisiensi ekonomi," tegasnya.

Koperasi Berpotensi Ubah Persaingan Industri Minyak Goreng

Dalam jangka lebih luas, keberadaan pabrik minyak goreng milik koperasi berpotensi membentuk peta persaingan baru di industri tersebut. Selama ini, kebutuhan modal besar dan integrasi pasokan menjadi keunggulan perusahaan berskala besar.

Syafruddin menilai koperasi dapat memperkuat posisi tawar petani sekaligus memperluas pilihan pembeli hasil sawit. Namun, munculnya pelaku usaha baru belum tentu langsung menciptakan persaingan yang sehat.

Koperasi yang tidak memiliki akses terhadap CPO dengan harga kompetitif berisiko tetap bergantung pada pemasok dominan. Sebaliknya, pemberian perlakuan istimewa secara berlebihan kepada koperasi juga dapat merugikan perusahaan swasta yang telah beroperasi secara efisien.

Untuk menjaga persaingan, pemerintah perlu menjamin akses bahan baku dan saluran distribusi secara adil. Pengawasan terhadap kontrak eksklusif dan praktik diskriminasi pasokan juga dinilai penting.

"Otoritas persaingan harus mengawasi kontrak eksklusif serta praktik diskriminasi pasokan,” ucapnya.

Syafruddin menambahkan, kemitraan produksi dengan industri yang sudah berjalan dapat menjadi alternatif untuk mengurangi risiko investasi awal. Dengan cara tersebut, koperasi tidak harus langsung menanggung seluruh kebutuhan pembangunan fasilitas pengolahan sendiri.

Dia menegaskan evaluasi kebijakan tidak boleh hanya berfokus pada jumlah kilang atau outlet yang dimiliki koperasi. Penilaian juga harus mencakup harga, mutu produk, produktivitas, dan kesejahteraan petani.

Persaingan yang sehat, menurutnya, baru terbentuk ketika koperasi mampu menjalankan usaha secara berkelanjutan tanpa bergantung pada perlindungan pemerintah secara permanen.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com

Share

Yudhi Kusdiyanto
Yudhi Kusdiyanto Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online