UMP 2027 di 25 Provinsi, Ini Daftar Besaran dan Kenaikannya

Jumali
Jumali Minggu, 22 November 2026 11:27 WIB
UMP 2027 di 25 Provinsi, Ini Daftar Besaran dan Kenaikannya

Foto ilustrasi upah minimum, dibuat menggunakan Artificial Intelligence.

Harianjogja.com, JOGJA—Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 di 25 provinsi di Indonesia telah diumumkan dengan nominal dan persentase kenaikan yang berbeda. Kenaikan upah minimum di sejumlah daerah mencapai lebih dari 10%, bahkan Bali mencatatkan kenaikan sebesar 42,15%, sedangkan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menetapkan UMP sebesar Rp2.725.000.

Perbedaan besaran UMP tersebut menjadi informasi penting bagi pekerja dan perusahaan menjelang pemberlakuan upah minimum tahun depan. Berdasarkan data yang dihimpun dalam naskah sumber, kenaikan UMP di sejumlah daerah berada pada kisaran 5% hingga 42%, sementara beberapa provinsi hanya mencantumkan nominal upah tanpa persentase kenaikan.

Pemerintah sebelumnya menetapkan 21 November 2026 sebagai batas waktu pengumuman UMP 2027. Ketentuan mengenai penetapan upah minimum tahun depan mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Daftar UMP 2027 di 25 provinsi

Berikut rincian UMP 2027 di 25 provinsi berdasarkan data dalam naskah sumber, termasuk persentase kenaikan yang dicantumkan:

1. Sumatera Utara

UMP 2027 ditetapkan sebesar Rp3.410.000, naik 5,61% dibandingkan tahun sebelumnya.

2. Riau

Besaran UMP 2027 di Riau mencapai Rp4.031.142 atau meningkat 6,63%.

3. Kepulauan Riau

Pemerintah menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.229.356 dengan persentase kenaikan 9,02%.

4. Kepulauan Bangka Belitung

UMP 2027 di Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sebesar Rp4.299.000 per bulan.

5. Sumatera Barat

Besaran upah minimum provinsi tersebut mencapai Rp3.383.258, dengan kenaikan 6,29%.

6. Sumatera Selatan

UMP 2027 di Sumatera Selatan sebesar Rp4.210.059 atau meningkat 6,77%.

7. Lampung

Pekerja di Lampung akan menerima acuan upah minimum provinsi sebesar Rp3.285.152,48. Angka tersebut naik 7,79%.

8. Banten

Pemerintah menetapkan UMP Banten sebesar Rp3.372.828,70, dengan persentase kenaikan 8,77%.

9. DKI Jakarta

UMP 2027 di DKI Jakarta mencapai Rp6.136.941 atau naik 7,10%.

10. Jawa Tengah

Besaran UMP Jawa Tengah ditetapkan Rp2.655.454. Nilai tersebut mengalami kenaikan 14,10%.

11. Jawa Barat

UMP 2027 di Jawa Barat mencapai Rp3.000.000 per bulan. Persentase kenaikannya tercatat 29,44%.

12. Jawa Timur

Pemerintah menetapkan UMP Jawa Timur sebesar Rp2.730.000 per bulan.

13. Daerah Istimewa Yogyakarta

UMP 2027 di Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan sebesar Rp2.725.000, dengan kenaikan 12,72%.

14. Bali

Bali mencatatkan kenaikan UMP sebesar 42,15%. Dengan kenaikan tersebut, upah minimum provinsi di Pulau Dewata mencapai Rp4.559.287.

15. Nusa Tenggara Timur

UMP Nusa Tenggara Timur ditetapkan sebesar Rp2.602.441. Persentase kenaikannya mencapai 5,97%.

16. Nusa Tenggara Barat

Besaran UMP 2027 di Nusa Tenggara Barat mencapai Rp2.921.059 atau meningkat 9,245%.

17. Kalimantan Timur

Pemerintah menetapkan UMP Kalimantan Timur sebesar Rp4.046.360, dengan kenaikan 7,55%.

18. Kalimantan Tengah

UMP Kalimantan Tengah ditetapkan sebesar Rp3.949.697 atau mengalami kenaikan 7,15%.

19. Kalimantan Utara

Besaran UMP 2027 di Kalimantan Utara mencapai Rp4.027.901, dengan persentase kenaikan 6,69%.

20. Sulawesi Utara

UMP Sulawesi Utara mencapai Rp4.323.465 atau naik 8,02%.

21. Sulawesi Selatan

Pemerintah menetapkan UMP Sulawesi Selatan sebesar Rp4.233.913,25 per bulan. Angka tersebut meningkat 7,98%.

22. Sulawesi Tengah

UMP 2027 di Sulawesi Tengah ditetapkan sebesar Rp3.453.000 per bulan, dengan kenaikan 8,58%.

23. Gorontalo

Besaran upah minimum provinsi di Gorontalo mencapai Rp3.748.000 atau naik 10,07%.

24. Papua Barat Daya

UMP Papua Barat Daya ditetapkan sebesar Rp4.042.500 per bulan, dengan persentase kenaikan 7,34%.

25. Jambi

Pemerintah menetapkan UMP Jambi 2027 sebesar Rp3.711.516 per bulan.

Dasar penghitungan UMP 2027

Penetapan upah minimum tahun depan tidak hanya mempertimbangkan satu indikator. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan mekanisme penghitungan UMP 2027 mengacu pada Pasal 137 hingga Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) disesuaikan dengan kebijakan gubernur di masing-masing daerah.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Jumali
Jumali Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online