Pemberdayaan Masyarakat dan Semangat Pembangunan Indonesia
Pemberdayaan masyarakat menjadi strategi penting transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 melalui kolaborasi dan pendampingan berkelanjutan.
JOGJA -- Solar bersubsidi sulit ditemukan di SPBU di DIY. Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Siswanto mengatakan berdasar hsil survei masyarakat lebih memilih harga solar dinaikkan daripada stok solar kiurang dan sulit ditemukan.
"Namun jika terjadi kekosongan, yang direpotkan kan juga masyarakat, pengusaha SPBU dan juga Pemda karena harus mengatur kuota," ujarnya, Minggu (24/3/2013).
Siswanto menambahkan, kebanyakan pelanggan mengaku tak keberatan jika harga solar bersubsidi itu dinaikan Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter.
"Kenapa tidak dinaikan saja sekalian daripada repot mengatur seperti sekarang ini, toh tujuannya sama untuk mengurangi subsidi pemerintah," katanya.
Menurutnya, jika harga dinaikkan, justru akan lebih meringankan jika dibandingkan dengan membeli solar non subsidi yang harganya mencapai Rp10.700 per liter. "Bayangkan jika mereka harus pakai yang non subsidi Rp10.700, berapa kali lipat mereka harus naikan tarif," tambahnya.
Lebih lanjut katanya, meski ada kelangkaan, namun menurutnya di DIY tidak sampai terjadi antrean panjang untuk mendapatkan solar seperti yang ada di kota-kota lain di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemberdayaan masyarakat menjadi strategi penting transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 melalui kolaborasi dan pendampingan berkelanjutan.
Korban gempa NTT M7,7 bertambah menjadi 68 orang. BNPB juga mencatat 213 orang luka-luka hingga Senin, 17 Agustus 2026.
Bagi Astra, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini yang mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” menjadi pengingat
Gempa NTT berdampak pada sejumlah infrastruktur, termasuk Pulau Rinca dan Padar. Pemerintah masih mendata kerusakan dan nilai kerugian.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak cukup dimaknai sebagai kedaulatan semata
DPRD Kota Jogja menyoroti warga desil 6 yang sulit mengakses bansos dan mendorong Pemkot Jogja mempertimbangkan kondisi ekonomi riil.