Utang Whoosh 80 Tahun, Pakar UMY Soroti Risiko APBN

Harianjogja.com, JOGJA—Pengelolaan kewajiban proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh menjadi perhatian karena pemerintah perlu mengantisipasi risiko apabila proyek tersebut tidak mampu memenuhi kewajibannya secara mandiri. Pakar ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Profesor Nano Prawoto menilai kemampuan proyek menghasilkan pendapatan menjadi faktor penting dalam menentukan keberlanjutan Whoosh.

Pengelolaan kewajiban tersebut kini menjadi bagian dari agenda Kementerian Keuangan di bawah Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2027, pemerintah menyiapkan skema pengelolaan dan mitigasi risiko kewajiban PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), termasuk melalui penugasan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sebagai special mission vehicle Kementerian Keuangan.

Menurut Prof. Nano, persoalan Whoosh bukan semata mengenai bagaimana kewajiban proyek dialihkan atau dikelola. Hal yang lebih penting adalah memastikan proyek memiliki kemampuan pendapatan yang memadai untuk memenuhi biaya operasional, maintenance, hingga pembayaran utang.

“Apabila perusahaan itu bisa mengangsur, ya tidak masalah. Tetapi tetap itu menjadi risiko negara,” ujar Prof. Nano dikutip Minggu (4/10/2026).

Profitabilitas Jadi Persoalan Utama

Pemerintah sebelumnya telah merestrukturisasi utang Whoosh dengan tenor hingga 80 tahun dan cicilan sekitar Rp1 triliun per tahun. Setelah pergantian Menteri Keuangan pada September 2026, penanganan kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Prof. Nano menilai kemampuan Whoosh mencetak keuntungan perlu menjadi perhatian dalam melihat keberlanjutan proyek. Sebab, ketika pendapatan proyek tidak mampu menutup biaya operasional dan maintenance, kemampuan membayar utang juga menjadi persoalan.

“Apakah ada jaminan kereta ini untung? Nah, itu masalahnya. Ketika kereta tidak untung, bahkan tidak mampu membayar biaya operasional, maintenance, dan sebagainya, otomatis apalagi membayar utang, itu risiko negara,” jelasnya.

Ia menyebut kondisi tersebut sebagai contingent liability atau kewajiban kontinjensi. Kewajiban ini tidak selalu menjadi pengeluaran langsung pemerintah dalam kondisi normal, tetapi dapat berubah menjadi risiko bagi negara ketika entitas yang menjalankan proyek tidak mampu memenuhi kewajibannya.

Utang 80 Tahun dan Risiko Lintas Generasi

Pembahasan mengenai keberlanjutan Whoosh juga tidak terlepas dari restrukturisasi utang dengan periode pembayaran hingga sekitar 80 tahun. Cicilan sekitar Rp1 triliun per tahun memang relatif kecil dibandingkan skala APBN, tetapi pemerintah tetap perlu memperhitungkan risiko fiskal jangka panjang.

Menurut Prof. Nano, restrukturisasi utang seharusnya diikuti strategi untuk memperkuat kemampuan proyek menghasilkan pendapatan. Dengan demikian, Whoosh diharapkan mampu membayar biaya operasional, maintenance, sekaligus kewajibannya.

“Kita berdoa kereta cepat ini bisa dimanajemen dengan baik, akhirnya untung, sudah bisa membayar biaya operasional, membayar maintenance, dan membayar utang,” katanya.

Ia juga menyoroti tenor pembayaran yang mencapai hingga 80 tahun. Periode yang panjang tersebut, menurutnya, membuat risiko proyek berpotensi berlangsung lintas generasi apabila Whoosh tidak mampu memenuhi kewajibannya secara mandiri.

“Nanti anak cucu kita kalau 80 tahun, ya berarti menanggung risiko utang itu kalau nanti tidak mampu bayar,” ujarnya.

Meski demikian, Prof. Nano memahami pembangunan infrastruktur berskala besar tidak selalu dapat dinilai hanya dari keuntungan finansial jangka pendek. Proyek strategis tertentu juga dapat memiliki dimensi pembangunan dan kebanggaan nasional.

“Kalau saya hitung-hitungan, bukan hitungan ekonomi, melainkan hitungan kedigdayaan sebuah negara, kadang-kadang kita perlu proyek yang mercusuar juga. Walaupun sebenarnya ada beban cost itu,” ungkapnya.

Menurutnya, pertimbangan tersebut tetap perlu diimbangi dengan perhitungan ekonomi yang matang agar proyek besar tidak menimbulkan beban fiskal berkepanjangan.

Jangan Sampai Ganggu Anggaran Publik

Risiko lain yang disoroti Prof. Nano adalah kemungkinan kewajiban proyek memberikan tekanan terhadap ruang fiskal pemerintah. Dukungan negara terhadap kewajiban Whoosh, menurutnya, tidak boleh mengurangi kemampuan pemerintah membiayai kebutuhan publik yang mendasar.

“Celakanya kalau misalkan pengeluaran untuk pendidikan itu dialihkan untuk membayar utang setiap tahun,” ujarnya.

Ia menyebut risiko serupa dapat terjadi pada sektor kesehatan maupun program pemerintah lain yang bersifat vital apabila ruang fiskal harus digunakan untuk menopang kewajiban proyek.

“Kalau misalkan nanti sebagian dananya dialihkan untuk membayar utang, itu secara ekonomi tidak bagus karena indeks pembangunan manusia bisa jadi menurun dalam jangka panjang,” jelasnya.

Karena itu, pengelolaan kewajiban Whoosh perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak mengurangi kapasitas pemerintah dalam membiayai sektor yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

Perpanjangan Whoosh ke Jawa Timur

Persoalan kewajiban Whoosh juga muncul bersamaan dengan rencana pemerintah memperpanjang jaringan kereta cepat menuju Jawa Timur. Menteri Keuangan sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa, pernah menyampaikan bahwa rencana tersebut telah dibicarakan dengan pihak Tiongkok setelah pengelolaan kewajiban Whoosh berada di bawah pemerintah.

Prof. Nano menilai ekspansi tersebut perlu dikaji secara hati-hati karena akan meningkatkan skala investasi sekaligus risiko yang harus dikelola.

“Risikonya terlalu tinggi nanti. Risiko negara, risiko APBN,” katanya.

Namun, penilaian terhadap proyek tersebut menurutnya tidak dapat dilepaskan dari skema pembiayaan dan keterlibatan industri dalam negeri. Jika pembangunan melibatkan industri nasional seperti PT Industri Kereta Api (INKA), Indonesia berpotensi memperoleh manfaat berupa penguatan kapasitas teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan nilai tambah industri dalam negeri.

“Kalau skemanya memakai keterlibatan industri dalam negeri, misalnya INKA, tentu kita akan mendapatkan value, mendapatkan teknologi, mendapatkan lapangan kerja, dan sebagainya,” jelasnya.

Sebaliknya, Prof. Nano mengingatkan risiko dapat semakin besar apabila proyek sepenuhnya bergantung pada teknologi dan pembiayaan pihak luar tanpa disertai peningkatan kapasitas industri domestik.

“Tetapi kalau murni dari Tiongkok, teknologi Tiongkok murni, kemudian utang dari bank Tiongkok, itu tambah runyam menurut saya,” ujarnya.

Karena itu, ia mendorong keterlibatan pihak korporasi dalam skema investasi apabila perpanjangan Whoosh benar-benar direalisasikan. Keterlibatan investor atau korporasi dinilai dapat menjadi salah satu mekanisme untuk membagi risiko sekaligus memperkuat perhitungan bisnis proyek.

Pada akhirnya, pembangunan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan konektivitas dan pembangunan nasional. Kemampuan proyek menjaga keberlanjutan finansial juga menjadi bagian penting agar kewajibannya tidak mengurangi ruang fiskal pemerintah untuk membiayai kebutuhan publik.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.