Kepala BGN Jawab Desakan Hentikan MBG, Fokus Benahi Tata Kelola
Kepala BGN Sudaryono menegaskan Program Makan Bergizi Gratis tidak dapat dihentikan oleh BGN karena merupakan program Presiden Prabowo Subianto.
Harianjogja.com, SLEMAN- Pelaku ekonomi meminta kepada presiden terpilih mendatang mampu memberikan solusi mengatasi ketimpangan ekonomi antara pusat dengan daerah.
Ekonom UGM, Prof Mudrajat Kuncoro mengatakan kesenjangan ekonomi pusat dengan daerah sudah terjadi sejak 15 tahun terakhir. Bahkan, ketimpangan ekonomi justru semakin meningkat sejak 2004.
"Ketimpangan yang terjadi bukan hanya antar sektor pendukung saja seperti manufaktur dan sebagainya. Pembangunan antar daerah bisa dilihat secara kasat mata ketimpangan yang ada," katanya dalam sebuah seminar di University Center (UC) UGM, Sabtu (5/7/2014).
Guru Besar Fekultas Ekonomi Bisnis UGM menjelaskan ketimpangan ekonomi yang mencolok bisa dilihat dari aktivitas ekonomi. Dimana 82% aktivitas ekonomi di Indonesia ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Sisanya, kata dia, menyebar di kawasan lain.
Ketua International Business Council Jogja Robby Kusumaharta mengatakan selain ketimpangan, masih banyak kebijakan ekonomi yang dirasa memberatkan penguasaha. Seperti suku bunga bank yang kurang kompetitif sangat memberatkan pelaku bisnis Indonesia.
"BI (Bank Indonesia) rate saat ini mencapai 7,5 persen tergolong tinggi dibanding suku bunga acuan di negara Asean lain seperti Singapura sebesar 0,01 persen," jelas Robby
Dia berharap pemerintah ke depan mampu memutus alur birokrasi investasi yang panjang dan berbelit. Pasalnya, masalah tersebut masih menjadi budaya di Indonesia dan perlu segera dibenahi.
"Berdasarkan data yang dikeluarkan World Bank 2014, peringkat kemudahn berbisnis di Indonesia berada di urutan 120 dari 189 negara. Untuk itu, peningkatan pelayanan harus dilakukan dengan memangkas hambatan," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan Program Makan Bergizi Gratis tidak dapat dihentikan oleh BGN karena merupakan program Presiden Prabowo Subianto.
Dinkes Kota Jogja menargetkan 3.146 anak menerima vaksin HPV pada BIAS 2026. Tahun ini, imunisasi juga menyasar anak laki-laki kelas 5 SD.
DPUPRKP Gunungkidul mencopot bando Selamat Datang Wonosari di Logandeng, Playen karena dinilai membahayakan setelah berusia lebih dari 10 tahun.
Pemprov DIY menetapkan empat kalurahan sebagai percontohan revitalisasi Lumbung Mataraman untuk memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi.
Jadwal KRL Solo-Jogja Jumat 31 Juli 2026 tersedia 12 perjalanan. Tarif tetap Rp8.000 dengan layanan dari Palur hingga Yogyakarta.
Jadwal KRL Jogja-Solo Jumat 31 Juli 2026 tersedia 15 perjalanan. Tarif tetap Rp8.000 dengan layanan dari Yogyakarta hingga Palur.