LAPORAN DARI SINGAPURA : Karyawan Dipotong Gaji untuk Beli Rumah, Masih Disubsidi Pula

Laporan dari Singapura oleh wartawan Harian Jogja, Abdul Hamied Razak, tentang kepemilikan rumah untuk karyawan berpenghasilan rendah

Harianjogja.com, JOGJA- Rasanya tidak ada tempat kumuh di Singapura. Tidak terlihat gubuk-gubuk atau rumah tidak layak huni yang banyak bertebaran di Indonesia. Pemerintah Negara tersebut mengakomodasi kepemilikan rumah bagi warganya, meskipun dalam bentuk vertical housing atau rumah susun.

Bisa dikatakan, sebagian besar atau sekitar 90% penduduk Singapura menempati rumah susun yang disediakan oleh pemerintah. Pemerintah Singapura bahkan memberikan subsidi perumahaan bagi keluarga yang berpendapatan rendah.

Tentu bukan asal subsidi atau bantuan, sebab warga tetap harus menyediakan dana perumahan sendiri yang dihasilkan dari pemotongan gaji setiap bulannya.

Bagi warga Singapura, pemerintah memberlakukan perencanaan dana simpanan wajib atau Central Provident Fund (CPF) selama mereka bekerja. Rata-rata warga Singapura cukup mengeluarkan uang sekitar 150 dolar Singapura per bulan untuk mengangsur rumah bersubsidi senilai antara 150.000 hingga 400.000 dolar Singapura.

“Setelah lunas, rumah berhak menjadi milik mereka,” kata Harbans Kaur salah seorang warga Singapura keturunan India yang memandu rombongan Astra Motor saat berkunjung ke Singapura, 28-30 November lalu.

Dia menjelaskan, melalui program CPF, baik pekerja swasta maupun pekerja pemerintah di Singapura diwajibkan menyimpan sebesar 20% dari penghasilannya.

Kewajiban tersebut juga dibebankan kepada perusahaan pemberi kerja dengan menambah sebesar 16% dari penghasilan setiap karyawan. Begitu juga dengan pemerintah. Simpanan itu kemudian dikelola pemerintah. Hanya dapat dicairakan setelah pensiun atau untuk membeli rumah.

Menurut Harbans, Pemerintah Singapura memiliki kewenangan besar untuk memenuhi dan menentukan kebutuhan pemukiman bagi warganya. Untuk proyek pembangunannya diserahkan kepada kontraktor (swasta).

Konsep vertical housing dipilih, katanya, untuk mengantisipasi penyusutan lahan di wilayah tersebut. “Hanya orang-orang yang kaya yang memiliki rumah petak. Bagi kalangan menengah ke bawah, semuanya tinggal di rusun,” katanya.

Rusun yang disediakan pun beragam, mulai dari konsepnya yang sederhana sampai mewah laiknya condotel. Harganya pun bervariasi mulai ribuan hingga jutaan dolar Singapura. Semuanya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan warga.

“Yang jelas, fasilitas Rusun semuanya komplit. Pemerintah sangat ketat dan mengawasi proses pembangunannya. Tidak main-main. Semaunya sudah ditentukan,” katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.