ASEAN Percepat Ratifikasi Pusat Pengendalian Kabut Asap
ASEAN mendorong percepatan ratifikasi perjanjian pusat pengendalian kabut asap lintas batas. Indonesia telah menindak perusahaan terkait karhutla.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan kepada awak media disela-sela sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing Pada Perusahaan Perasuransian di Jakarta, Selasa (22/5)./Bisnis Indonesia-Dedi Gunawan
Harianjogja.com, JAKARTA- Dana untuk tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit TNI, dan anggota Polri, hingga pensiunan PNS tahun ini mencapai Rp35,76 triliun untuk pembayaran .
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2017 mengenai APBN tahun 2018.
"Ini meningkat 68,9 persen karena tahun lalu pensiunan nggak dapat THR. Dan tahun ini THR-nya termasuk di dalamnya tunjangan kinerja," ujar Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2018).
Adapun rinciannya Rp 5,24 triliun untuk membayar THR gaji, Rp 5,79 triliun untuk THR tunjangan kinerja, Rp 6,85 triliun untuk THR pensiunan.
Kemudian Rp 5,24 triliun untuk bayar gaji ke-13, Rp 5,79 triliun untuk membayar tunjangan kinerja gaji ke-13 dan untuk tunjangan ke-13 sebesar Rp 6,85 triliun.
"Dengan demikian seluruh PNS, TNI, Polri, pensiunan akan mendapat THR sebelum hari raya. Pembayarannya akhir bulan ini sampai awal Juni," kata Sri Mulyani, seperti dikutip dari Antara.
Sedangkan untuk gaji ke-13 akan diberikan akhir Juni sampai awal Juli 2018.
"Dengan demikian gaji ke 13 baru akan diterima bulan Juni. Karena gaji ke-13 sesuai kebijakan selama ini sejak 10 tahun lalu ditujukan agar ASN PNS, Polri, TNI, bisa membantu anak-anak sekolah mereka," kata dia.
Sri Mulyani meminta pada seluruh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota untuk mengikuti pembayaran yang sudah ditentukan Pemerintah Pusat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
ASEAN mendorong percepatan ratifikasi perjanjian pusat pengendalian kabut asap lintas batas. Indonesia telah menindak perusahaan terkait karhutla.
SMA PL Sedayu Bantul menurunkan seluruh foto Gibran Rakabuming Raka melalui seremoni sebagai bentuk penghormatan dan pendidikan karakter siswa.
DPR menyetujui pengesahan RUU Perampasan Aset setelah 18 tahun bergulir, dengan pembahasan mencakup 397 daftar inventarisasi masalah.
Komisi VII DPR meminta kajian ilmiah menyeluruh terkait wacana pemindahan badak jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo demi keselamatan satwa.
Ekonom UMY Nano Prawoto menilai potensi budaya, pendidikan, pariwisata, dan kreativitas bisa menjadi kekuatan industri bernilai tambah tinggi di DIY.
Ombudsman RI mengawasi Program KDKMP melalui 10 indikator, mulai dari model bisnis, pendampingan SDM, hingga perizinan gerai koperasi.