KPK Dalami Proyek di Satpol PP Damkar dan 16 Dinas di Kabupaten Klaten
KPK memeriksa 18 saksi untuk mendalami proyek di Satpol PP Damkar dan 16 dinas Pemkab Klaten dalam kasus dugaan korupsi Bupati Klaten.
Ilustrasi penipuan
Harianjogja.com, BADUNG—Penipuan melalui platform digital semakin beragam, mulai dari modus hubungan asmara atau love scam hingga tawaran lowongan kerja palsu. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi di internet tanpa melakukan verifikasi, terutama ketika pelaku mulai melibatkan transaksi keuangan.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan masyarakat masih cenderung mempercayai informasi yang diterima secara daring meskipun upaya pemeriksaan kebenarannya relatif minim.
Perempuan yang akrab disapa Kiki tersebut menyoroti dua modus penipuan yang menjadi perhatian OJK, yakni penipuan berkedok hubungan asmara dan penipuan dengan iming-iming pekerjaan.
Terkait love scam, korban biasanya sudah menaruh kepercayaan kepada pelaku meskipun hubungan yang terjalin mulai melibatkan permintaan uang atau transaksi keuangan.
“Kalau love scam yang jadi perhatian kami karena ada faktor uang, yang kemudian mereka jadi korban,” kata Friderica saat ditemui di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu.
Menurut Kiki, OJK berupaya segera menindaklanjuti setiap laporan penipuan yang diterima. Namun, proses penanganan kerap menghadapi kendala karena laporan baru disampaikan cukup lama setelah peristiwa penipuan terjadi.
Keterlambatan pelaporan tersebut membuat proses penelusuran menjadi relatif lebih sulit dilakukan. Selain penipuan berkedok hubungan asmara, OJK juga menerima pengaduan mengenai lowongan kerja palsu yang menyasar masyarakat, khususnya kelompok generasi muda.
Dalam modus ini, pelaku biasanya memberikan tugas sederhana kepada calon korban dan menjanjikan imbalan pada tahap awal. Setelah korban mulai percaya, pelaku kemudian meminta sejumlah uang untuk mengikuti keanggotaan premium.
Pola tersebut menjadi salah satu modus penipuan digital yang perlu diwaspadai, terutama oleh pencari kerja yang menemukan tawaran pekerjaan melalui platform daring.
Untuk menekan penyebaran penipuan digital, OJK tidak hanya mengandalkan penanganan laporan korban. Lembaga tersebut juga berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Meta dan Google sebagai penyedia platform digital.
Kiki mempertanyakan kemunculan iklan yang terindikasi sebagai penipuan di platform tersebut. “Makanya kami berkoordinasi sama Meta dan Google juga. ‘Kok bisa kayak gini bisa masuk iklannya di kamu?’” jelas Kiki.
Dari sisi pemerintah, OJK turut melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk meminta penurunan konten yang diduga berkaitan dengan aktivitas penipuan.
Upaya pengawasan juga dilakukan secara berkelanjutan melalui pemantauan ruang digital setiap hari. “Jadi ini kerja bareng lah. Kami cyber-patrol tiap hari,” tutur Kiki.
Besarnya persoalan penipuan digital juga terlihat dari jumlah pengaduan yang diterima Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). Sejak mulai beroperasi pada 22 November 2024 hingga data per 28 Oktober 2026, IASC telah menerima sebanyak 737.686 laporan penipuan keuangan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 347.130 laporan disampaikan korban melalui pelaku usaha sektor keuangan, yakni bank dan penyedia sistem pembayaran. Laporan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem IASC.
Sementara itu, sebanyak 390.556 laporan lainnya disampaikan langsung oleh korban melalui sistem IASC. Data tersebut menunjukkan banyaknya pengaduan penipuan keuangan yang masuk melalui dua jalur pelaporan, baik melalui lembaga keuangan maupun secara langsung oleh masyarakat ke IASC.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK memeriksa 18 saksi untuk mendalami proyek di Satpol PP Damkar dan 16 dinas Pemkab Klaten dalam kasus dugaan korupsi Bupati Klaten.
Mentan Andi Amran Sulaiman mengunjungi peternakan WMU di Gunungkidul untuk meninjau rantai pasok ayam dan telur serta anomali harga.
Sebanyak 35 dari 56 Pustu Kulon Progo mengalami kerusakan. Keterbatasan tenaga kesehatan juga membuat layanan belum tersedia setiap hari.
IDPRO meminta pemerintah mengkaji ambang batas 3 MW dalam rancangan Perpres pusat data karena dinilai berpengaruh terhadap investasi dan lokasi pembangunan.
DPR dan pemerintah membahas 397 DIM dalam RUU Perampasan Aset. Habiburokhman mengungkap 10 pokok utama pengaturannya.
Sri Sultan menanggapi penurunan foto Gibran di Kepatihan. Sejumlah OPD Pemkot Jogja dan DPRD Kota Jogja juga telah mencopotnya.