KPK Sita Dua Rumah Milik Staf Anggota DPR dalam Kasus Hibah Jatim
KPK menyita dua rumah milik BW, staf anggota DPR, terkait kasus korupsi dana hibah Jatim 2019–2022.
Bupati Bantul Suharsono bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DIY saat meninjau harga bahan pokok di Pasar Bantul, Jumat (11/5/2018)./Harian Jogja-Ujang Hasanudin
Harianjogja.com, JAKARTA--Ancaman gejolak inflasi bahan pangan masih membayangi akhir tahun ini, kendati pemerintah telah membuka kran impor untuk mengamankan stok dan menstabilkan harga komoditas pangan.
Pemerhati pertanian dan pangan dari Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Husein Sawit mengatakan kenaikan inflasi bahan pangan belum akan terhindarkan pada akhir tahun.
Menurut dia, kondisi itu terjadi karena pemerintah belum bisa menyelesaikan persoalan fundamental di sektor pangan, yakni data produksi yang valid.
“Persoalannya ada pada data dan ego sektoral kementerian/lembaga yang memiliki wewenang di sektor pangan. Selama ini, persoalan itu tidak terselesaikan, sehingga pelaku di sektor pangan menjadi korban,” ujarnya kepada Jaringan Informasi Bisnis Indonesia, belum lama ini.
Dia melanjutkan akibat persoalan data yang tak terselesaikan tersebut, impor pangan yang tak tepat guna menjadi solusi yang kerap diambil pemerintah. Belum lagi, selama ini dia melihat eksekusi impor pangan sering kali tidak tepat waktu.
Dia mencontohkan eksekusi impor beras yang dilakukan bersamaan dengan masa panen raya yang menyebabkan penumpukan stok komoditas tersebut di dalam negeri. Sebaliknya, ketika masa panen raya selesai, kelangkaan beras pun terjadi.
Pemerintah, menurut dia, juga tidak melakukan perhitungan yang tepat pada perubahan preferensi minat masyarakat terhadap jenis beras di pasaran. Akibatnya, penyaluran beras milik Perum Bulog (Persero) untuk stabilisasi harga pasar seringkali tidak efektif.
Dia mencontohkan keterlambatan impor jagung oleh pemerintah. Menurutnya, klaim Kementerian Pertanian mengenai surplus produksi jagung sejumlah 12,8 juta ton pada tahun ini tidak terbukti di pasar.
Pasalnya, harga jagung untuk pakan justru melonjak hingga Rp5.500/kilogram (kg) dari harga acuan yang ditetapkan pemerintah sejumlah Rp4.000/kg. Adapun, upaya impor jagung sebanyak 100.000 ton pada bulan ini dinilainya telah terlambat lantaran banyaknya peternak unggas yang melakukan afkir dini pada ternaknya.
“Akibatnya, impor pangan yang pemerintah lakukan selama ini justru pada akhirnya tidak bermanfaat banyak. Inflasi harga pangan akan tetap terjadi dan justru membebani neraca perdagangan kita,” jelasnya
Saat dihubungi terpisah, Sekertaris Jenderal Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih mengatakan pemerintah telah berupaya mengendalikan waktu impor. Hal itu dilakukan demi mengamankan agar gejolak harga pangan tidak terjadi.
“Kami lakukan pengendalian, kami punya jadwal mana yang perlu ditahan dan mana yang perlu dilepas impornya, seperti gula. Jadi kami yakin harga pangan akan aman hingga akhir tahun nanti,” jelasnya.
Optimistis
Sementara itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita tetap optimistis harga bahan pangan pada akhir tahun terkendali dan mencapai target inflasi. "Target inflasi yang 3,5 persen itu niscaya tercapai. Dengan demikian, daya beli masyarakat benar-benar dapat kita jaga," katanya saat ditemui di sela-sela KTT ke-33 ASEAN di Singapura, pekan kemarin.
Menurutnya, dua hal yang menjadi perhatian utama adalah ketersediaan bahan pokok dan fluktuasi harga barang seiring dengan kenaikan konsumsi publik pada akhir tahun dan perubahan cuaca. Dia menambahkan Kemendag juga tidak menutup mata dengan kenyataan ada kenaikan harga beras premium di pasar.
"Namun, pemerintah melalui Bulog memiliki stok yang cukup sebesar 2,4 juta ton, di mana 1,8 juta tonnya merupakan eks impor, sisanya eks dalam negeri," kata Mendag.
Pada kesempatan terpisah, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan harga komoditas pangan yang perlu diwaspadai pada pengujung tahun ini adalah beras, daging, daging ayam ras, telur ayam ras, dan bumbu dapur.
Untuk beras, meski Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan surplus 2,85 juta ton sepanjang 2018, harga komoditas ini tetap berpotensi melonjak. Pasalnya, harga gabah/beras yang mulai mahal membuat Bulog tidak bisa menyerap surplus beras tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
KPK menyita dua rumah milik BW, staf anggota DPR, terkait kasus korupsi dana hibah Jatim 2019–2022.
Prabowo mendorong integrasi industri semikonduktor ASEAN-Korea dengan mengandalkan teknologi Korea Selatan dan hilirisasi mineral kritis ASEAN.
Kemenkeu meminta kementerian dan lembaga mempercepat belanja prioritas. Sisa anggaran negara 2026 mencapai Rp945,2 triliun.
Kejagung menjadwalkan pemeriksaan Wali Kota Bekasi sebagai saksi kasus dugaan korupsi KSO PT Migas Bumi Kota Bekasi dan Pertamina EP.
Santri Ponpes Al Mahalli Imogiri membudidayakan sorgum yang tahan kekeringan dan mengolahnya menjadi nasi, bubur, wajik, hingga tempe.
Syukron Arif Muttaqin mendorong pengembangan wisata Merapi melalui inovasi destinasi, pelibatan UMKM, peningkatan fasilitas, dan mitigasi bencana.