Advertisement
Asmindo DIY Setuju SVLK Dihapus
Advertisement
Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) DIY mendukung jika Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) dihapus
Harianjogja.com, JOGJA-Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) DIY mendukung jika Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) dihapus.
Advertisement
Wakil Ketua Asmindo DIY Endro Wardoyo mengaku senang dengan keinginan Presiden Jokowi untuk mencabut SVLK. Menurutnya, Presiden Jokowi telah bertemu dengan para pelaku mebel.
Dalam kesempatan itu, para pelaku mebel mengeluhkan soal SVLK yang menghambat perusahaan yang melakukan ekspor produk hutan.
“Pak Jokowi akan menghapus SVLK dan kami mendukung 1000 persen,” ungkap dia, Jumat (17/4/2015).
Menurutnya, selama ini, yang menjadi hambatan adalah perusahaan eksportir juga harus memiliki SVLK kayu hutan yang digunakan sebagai bahan dasar. SVLK seharusnya hanya dimiliki oleh perusahaan hulu. Jika kayu yang digunakan sudah memiliki legalitas, maka perusahaan eksportir mebel dan kerajinan tidak perlu memiliki SVLK.
“Pemerintah itu tidak tahu bagaimana sulitnya perusahaan sampai dalam tahap mencari SVLK. Sebelum SVLK, kami harus melalui urusan perizinan yang sangat panjang [sekitar 16 tahap],” lanjut dia.
Selain itu, menurut Endro jika dipaksakan wajib SVLK bagi perusahaan mebel, ia khawatir banyak yang akan gulung tikar. “Di DIY perusahaan mebel dan kerajinan yang memiliki SVLK sekitar 40-50 perusahaan,” lanjut dia.
Endro mengatakan, program bantuan untuk mengurus SVLK bagi perusahaan sangat banyak. Baik dari donatur dari luar negeri maupun bantuan dari pemerintah. Namun, menurut dia, pemerintah selama ini mengira faktor yang memberatkan untuk mendapatkan SVLK adalah persoalan dana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Rahasia Kongo Gumi Bertahan 1.400 Tahun Lebih
- Mensesneg: Harga BBM Belum Berubah, Warga Diminta Tak Terpengaruh Isu
- KPK: Deadline Makin Dekat Banyak Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan
- Aturan KBLI 2025 Terbit, Izin Usaha Makin Akurat dan Terintegrasi
- Puncak Arus Balik Lebaran 2026, Daop 6 Jogja Padat 66 Ribu Penumpang
Advertisement
Tangis Pecah Saat Jenazah Prajurit TNI Tiba di Kulonprogo
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
Advertisement
Advertisement




