PEREKONOMIAN DESA 2025 : Pendapatan Per Kapita Ditarget Rp2 juta

Harianjogja.com, JAKARTA−Pemerintah berambisi mewujudkan pendapatan per kapita per bulan di desa sebesar Rp2 juta pada 2025 dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga US$1 triliun.

Memperkuat kapasitas desa dan daerah merupaka agenda Nawacita poin ketiga pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Melalui berbagai program sejak 2015, pendapatan per kapita per bulan perdesaan meningkat 40,1% dari Rp572.586 pada 2014 menjadi Rp804.011 pada 2017.

Pemerintah juga menyalurkan dana desa sebesar Rp187 triliun dengan serapan yang terus meningkat. Pada 2015 serapan dana desa mencapai 82,72% dari total Rp20,67 triliun. Adapun pada 2016 serapannya meningkat menjadi 97,65% dari anggaran Rp46,98 triliun dan pada 2017 menjadi 98,54% dari pagu Rp60 triliun.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan dampak positif dana desa tersebut dapat dilihat dari berbagai indikator makro di perdesaan, pendapatan per kapita, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka (TPT), inflasi, rasio gini dan penurunan stunting.

Dia menekankan PDB per kapita di desa naik signifikan selama empat tahun terakhir. Bila pada 2014 sebesar Rp564.000, saat ini sudah lebih dari Rp800.000. Kalau percepatan ini bisa dipertahankan, Eko optimistis tujuh tahun ke depan PDB per kapita per bulan di desa akan lebih dari Rp2 juta.

“Kalau lebih dari Rp2 juta, diharapkan desa akan menyumbangkan PDB sebesar US$1 triliun, sama dengan PDB Indonesia saat ini," ujarnya, Rabu (24/10).

Menurut Eko, optimism tersebut didasari berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian desa. Ada empat prioritas pembangunan desa, yakni, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pembangunan produk unggulan kawasan desa (Prukades), pembangunan embung, dan sarana olahraga desa.

Dia menjelaskan pada tahun ini sudah ada investasi masuk ke desa bernilai sedikitnya Rp200 triliun. Jumlah tersebut berasal dari dana desa sebesar Rp60 triliun, dana enam kementerian terkait denga Prukades (Rp60 triliun) ditambah investasi dari swasta sekitar Rp60 triliun serta program dari 19 kementerian lainnya.

Realisasi status desa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 pun telah tercapai. Dari target 5.000 desa yang diturunkan statusnya dari tertinggal, realisasinya mencapai mencapai 8.035. Realisasi status desa mandiri sampai 2018 mencapai 2.318 dari target 2.000.

Selain itu, pembentukan BUMNDes baru per 2017 meningkat drastis menjadi 39.149 unit, padahal pada 2014 hanya ada 1.022 BUMdes.

Eko mengatakan dana desa akan berfungsi hanya sebagai stimulus bagi pembangunan desa dan menciptakan BUMNDes. Diharapkan BUMNDes dapat menjadi sumber pendapatan terbesar bagi desa.

Menurut dia, saat ini ada BUMDes yang pendapatannya lebih besar dari dana desa, bahkan pajaknya pun lebih besar. “Desa Kutuh di Bali contohnya, memiliki revenue Rp34 miliar dengan laba Rp14 miliar dan membayar pajak Rp3 miliar."

Adapun untuk Prukades, sudah terdapat 343 unit di 148 kabupaten dengan penyerapan tenaga kerja hingga 20 juta jiwa. Tahun ini pemerintah sudah berhasil menghubungkan Prukades tersebut dengan 48 perusahaan swasta dengan total nilai investasi Rp47 triliun di desa dan Rp16 triliun di kawasan desa.

Eko menilai pembangunan infrastruktur desa sudah selesai, sehingga pada tahun ini dan 2019 pemerintah akan berfokus mengembangkan sumber daya manusia (SDM) desa dan pemberdayaan ekonomi desa.

Dengan demikian, pertumbuhan pendapatan per kapita dapat terus terakselerasi dan ambisinya dapat tercapai.

Namun ekonom Indef Rusli Abdullah mengatakan untuk mencapai jumlah yang ditargetkan tersebut setidaknya pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mencapai 10% setiap tahunnya.

Padahal tren pertumbuhan ekonomi 10 tahun terakhir hanya mencapai level tertinggi 6,5% pada 2011.

"Kita asumsikan hingga tujuh tahun ke depan PDB Indonesia US$2 trilliun atau dalam perhitungan saya US$1,9 triliun dengan 50% kota dan 50% desa, maka pertumbuhan 10% ekonomi Indonesia mutlak dibutuhkan."

Dia menegaskan hal itu sulit dicapai dengan melihat angka historis, kondisi saat ini maupun proyeksi masa depan, di tengah pemulihan ekonomi dunia yang berjalan lambat.

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal mengatakan gelontoran dana besar dari pemerintah pusat untuk desa telah berkontribusi besar bagi ke perekonomian desa. "Namun saya agak menyangsikan kesinambungan dana desa ini."

Guru Besar Ekonomi Unpad Ina Primiana mengatakan upaya pemerintah dalam membangun perdesaan perlu didukung. Menurutnya, sah-sah saja pemerintah menargetkan pertumbuhan dan pendapatan per kapita desa yang tinggi.

Namun, pekerjaan rumah terbesar tetap pada implementasi dan bagaimana cara mencapai target tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : bisnis.com