Korban Bencana Nepal Capai 1.396, Jepang Kirim Bantuan Rp35 Miliar
Jepang mengirim bantuan Rp35,37 miliar untuk identifikasi korban bencana Nepal yang menewaskan 1.396 orang dan memicu ribuan orang hilang.
Direktur Utama Asabri Sonny Widjaja. /Suara.com-Achmad Fauzi
Harianjogja.com, JAKARTA- Heboh kabar dugaan korupsi di PT Asabri (Persero) senilai Rp10 triliun, Dirut PR Asabri, Sonny Widjaja akhirnya buka suara. Ia pun membantah adanya praktik korupsi dana pensiun Anggota TNI/Polri yang dikelola oleh perseroan.
Sonny Widjaja bahkan menjamin dana pensiun milik TNI/Polri masih dikelola dengan baik oleh perseroan.
"Kepada seluruh peserta Asabri, baik prajurit TNI, anggota Polri dan seluruh ASN Menhan dan Polri, saya tegaskan, saya menjamin bahwa uang kalian yang dikelola di Asabri Aman. Tidak hilang, dan tidak dikorupsi," kata Sonny Widjaja dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Kamis (16/1/2020).
Dalam hal ini, Sonny Widjaja meminta semua pihak harus mengacu pada data dan fakta-fakya yang ada sebelum berkomentar terkait Asabri.
"Hentikan pendapat membicarakan yang cenderung tendensius dan menjurus negatif yang mengakibatkan kegaduhan," ucap dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memanggil Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas permasalahan PT Asabri (Persero).
Hal tersebut dilakukan Mahfud usai mendengar adanya dugaan korupsi di tubuh Asabri hingga mencapai Rp 10 triliun.
Adapun dari pertemuan tersebut akan melahirkan langkah-langkah yang mesti dilakukan pemerintah guna menyelesaikan permasalahan Asabri.
"(Dipanggil terkait Asabri) minggu ini, kan masih pada di luar negeri semua itu pak Erick dan sebagainya. Jadi kita akan panggil dan kemudian akan jalan," kata Mahfud.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Jepang mengirim bantuan Rp35,37 miliar untuk identifikasi korban bencana Nepal yang menewaskan 1.396 orang dan memicu ribuan orang hilang.
KPK mengungkap dugaan pemberian Rp1,5 miliar dari Bos Summarecon untuk pembukaan blokir dan pemecahan SHGB di Kabupaten Bogor.
BPOM menyebut sekitar 31 ribu sumber daya hayati Indonesia berpotensi menjadi produk kesehatan berbasis alam dan perlu hilirisasi riset.
KPK menahan Fahd Arafiq, bos Summarecon, hingga sejumlah pejabat ATR/BPN dalam kasus dugaan korupsi pengurusan HGB di Bogor.
DPRD Kota Jogja menyoroti keluarga kurang mampu yang memilih SD swasta. Pendidikan agama dan karakter menjadi salah satu pertimbangannya.
Jenazah tanpa identitas yang ditemukan di Enggano belum teridentifikasi sebagai korban KM Arupadatu I. DNA masih didalami tim DVI.