Isu Redenominasi Rupiah jadi Fokus Pemerintah

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Fokus perhatian Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selama 2020 - 2024 adalah Rancangan Undang- Undang Tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi).
Dalam PMK No.77/PMK.01/2020 terkait rencana strategis Kemenkeu 2020 - 2024. Ada dua alasan otoritas fiskal menjadikan RUU Redenominasi sebagai salah satu regulasi yang diprioritaskan pemerintah.
Advertisement
BACA JUGA: TelkomClick 2023: Kesiapan Kerja Karyawan dalam Sukseskan Strategi Five Bold Moves di Tahun 2023
Pertama, kebutuhan terkait efisiensi perekonomian berupa percepatan waktu transaksi, berkurangnya risiko human error, dan efisiensi pencantuman harga barang/jasa karena sederhananya jumlah digit rupiah.
Kedua, menyederhanakan sistem transaksi, akuntansi dan pelaporan APBN karena tidak banyaknya jumlah digit Rupiah.
Dalam catatan Bisnis, RUU pernah muncul sewaktu BI masih dipimpin Agus Martowardjojo. RUU ini kadang muncul, tetapi perdebatan ini berakhir pada 2017 silam..
Bank Indonesia gencar mendorong kebijakan redenominasi atau pengurangan angka dalam nominal mata uang agar Rancangan Undang-Undang (RUU) kebijakan tersebut dapat segera dibahas oleh legislator tahun ini.
BACA JUGA: Finnet Dukung Digitalisasi Sistem Pembayaran Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Hestia Connecting Hotel Beri Promo Spesial Staycation With Hestia di Bulan Ramadhan
- Ramadan, Hyatt Regency Yogyakarta Hadirkan Ngabuburit dan Bazaar UMKM di Alam Terbuka
- UU Cipta Kerja Disahkan, Begini Cara Hitung Pesangon sesuai Masa Kerja
- Berhenti Jual Dawet dan Bakso Keliling, Wahyudin Sukses Berjualan Martabak dan Jadi Mitra UMKM Indomaret
- UMKM Expo, Kemenkeu Hadir untuk UMKM di DIY
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
Advertisement